Jakarta, kilasbalik Harga BBM di Indonesia hari ini terlihat stabil, tapi kestabilan itu sebenarnya sangat mahal dan bersifat sementara. Di balik angka di papan SPBU yang tidak berubah, ada tekanan fiskal yang terus membesar, bekerja diam-diam seperti bom waktu yang hanya menunggu momen untuk meledak.
Mari kita buka hitungannya secara jujur.
APBN 2026 sejak awal hanya menyiapkan sekitar Rp381 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Angka ini sebenarnya sudah besar, tapi disusun dengan asumsi harga minyak yang jauh lebih rendah dari kondisi sekarang.
Ketika harga minyak dunia melesat sekitar US$30 per barel di atas asumsi, konsekuensinya langsung terasa. Setiap kenaikan US$1 menambah beban sekitar Rp6,7 triliun per tahun. Artinya, hanya dari selisih harga minyak saja, tambahan beban mencapai sekitar Rp201 triliun.
Belum selesai. Pemerintah bukan hanya menahan BBM subsidi, tapi juga membiarkan BBM non-subsidi tidak naik mengikuti harga pasar. Secara ekonomi, ini berarti Pertamina menjual di bawah harga keekonomian.
Selisihnya tidak hilang, hanya berubah bentuk menjadi kompensasi yang harus dibayar pemerintah atau menjadi beban keuangan yang “diparkir” sementara di neraca Pertamina.
Dengan selisih harga sekitar Rp1.500–3.000 per liter dan konsumsi yang besar, tambahan tekanan dari kebijakan ini bisa diperkirakan di kisaran Rp80 hingga Rp120 triliun per tahun.
Kalau semua komponen digabung, gambarannya menjadi jauh lebih jelas dan mengkhawatirkan. Dari Rp381 triliun yang disiapkan, tambahan akibat lonjakan minyak sekitar Rp201 triliun, lalu tambahan dari penahanan BBM non-subsidi sekitar Rp80–120 triliun. Total kebutuhan riil energi Indonesia hari ini bergerak di kisaran Rp662 hingga Rp702 triliun per tahun.
Artinya, ada selisih sekitar Rp281 hingga Rp321 triliun yang tidak dianggarkan sejak awal. Selisih inilah yang sekarang “ditahan”. Entah melalui subsidi tambahan, kompensasi yang belum dibayar, atau tekanan ke BUMN.
Kalau dibagi dalam waktu, angka itu berarti tekanan sekitar Rp23 hingga Rp27 triliun setiap bulan. Inilah laju pembakaran uang yang sebenarnya sedang terjadi untuk menjaga harga BBM tetap terlihat stabil.
Lalu muncul kabar bahwa pemerintah masih punya ruang Rp81 triliun dari efisiensi anggaran. Sekilas terdengar seperti bantalan yang cukup. Tapi ketika dimasukkan ke dalam perhitungan, realitasnya jauh lebih keras. Dengan tekanan Rp23–27 triliun per bulan, Rp81 triliun hanya cukup menutup sekitar 3 hingga 3,5 bulan. Itu pun dalam kondisi ideal.
Masalahnya, kondisi ideal tidak pernah benar-benar ada. Anggaran Rp81 triliun itu tidak akan sepenuhnya digunakan untuk BBM. Ia harus berbagi dengan subsidi listrik, LPG, serta tekanan lain yang ikut naik ketika harga energi global meningkat.
Belum lagi faktor kurs rupiah yang jika melemah akan langsung memperbesar biaya impor energi. Di sisi lain, menahan harga justru mendorong konsumsi naik. Artinya lubang anggaran makin cepat membesar.
Jika semua friksi ini dimasukkan, ruang efektif yang benar-benar bisa digunakan kemungkinan hanya sekitar Rp50–60 triliun. Dengan burn rate yang sama, daya tahannya turun menjadi sekitar 2 hingga 2,5 bulan saja.
Di titik ini, menjadi jelas bahwa kebijakan menahan harga BBM bukanlah solusi jangka panjang, melainkan strategi menunda. Pemerintah pada dasarnya sedang membeli waktu dengan harga sekitar Rp25 triliun setiap bulan.
Waktu itu mungkin digunakan untuk menunggu harga minyak turun, menunggu momentum politik yang tepat, atau sekadar menunda dampak sosial dari kenaikan harga.
Namun angka tidak pernah berbohong. Selisih ratusan triliun rupiah itu tidak akan hilang. Ia hanya berpindah tempat dari harga di SPBU ke APBN, dari APBN ke utang, atau dari negara ke neraca BUMN. Pada akhirnya, tetap harus dibayar.
Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah harga BBM akan naik, melainkan kapan. Dengan struktur tekanan seperti sekarang, jawabannya tidak panjang, hanya hitungan bulan, bukan tahun.
Dengan demikian, harga BBM di Indonesia hari ini sebenarnya sudah naik. Hanya saja kenaikannya belum terlihat di papan harga. Ia tersembunyi di balik subsidi yang membengkak, kompensasi yang menumpuk, dan ruang fiskal yang semakin menipis.
Dan seperti semua hal yang ditahan terlalu lama, ketika akhirnya dilepas, dampaknya hampir pasti akan terasa lebih keras.
Jakarta, 1 April 2026
R. HAIDAR ALWI
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Redaksi