KILAS BALIK

Rabu, 01 April 2026

Kaskostrad Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat Prajurit dan PNS Makostrad

 

Jakarta, Kilas Balik - Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Sachono, S.H., M.Tr.(Han)., memimpin acara Laporan Korps kenaikan pangkat prajurit dan PNS Makostrad periode 1 April 2026 yang dilaksanakan di Ruang Mandala Markas Kostrad, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).


Pada periode 1 April 2026 kali ini, terdapat 1.303 orang prajurit dan PNS jajaran Kostrad yang memperoleh kenaikan pangkat, terdiri dari ; 120 Perwira, 802 Bintara, 381 Tamtama dan enam Pegawai Negeri Sipil Kostrad.


Dalam kesempatan tersebut, Kaskostrad membacakan amanat Panglima Kostrad (Pangkostrad), Letjen TNI Mohammad Fadjar, M.PICT. dimana beliau menyampaikan turut bangga atas kenaikan pangkat yang diperoleh para prajurit Kostrad, dengan harapan agar kenaikan pangkat ini dapat menjadi pendorong semangat pengabdian yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas diri serta prestasi kerja di masa mendatang.


“Kenaikan pangkat bukanlah merupakan hak setiap prajurit yang diperoleh secara otomatis sesuai dengan periode yang telah ditentukan, tetapi merupakan bentuk penghargaan negara serta wujud pengakuan kepada prajurit secara nyata. Namun demikian, sebagai wujud syukur terhadap tuhan yang maha kuasa dan satuan ini, tentunya dengan melaksanakan tugas yang terbaik yang kalian mampu dan bekerja dengan ikhlas, sehingga menjadikan pribadi yang berkualitas, punya kompetensi dan punya moral, 2 hal inilah yang menjadikan kostrad semakin kokoh, kata Pangkostrad.


“Kehormatan dan kepercayaan yang diberikan, hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana serta diikuti dengan sikap mawas diri, kerendahan hati, kedewasaan berpikir, dan semangat untuk terus berbenah diri, karena semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin besar pula tuntutan akan tanggung jawab dan pengabdian,” tambah Pangkostrad.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ir Kostrad, Wair Kostrad,Kapoksahli Pangkostrad, Asren Kostrad, para Asisten Kaskostrad, Para Pamen Ahli, LO AL dan LO AU Kostrad, serta para Kabalak Kostrad. (Penkostrad)


Autentikasi

Kapen Kostrad, Kolonel Arm Eko Pristiono, S.H., M.I.Pol

Kodam XIX/ Tuanku Tambusai Gagalkan Penyeludupan Pangan Ilegal,48.39 Ton Barang Bukti diamankan dan Diserahkan Ke Karantina Riau

 

PEKANBARU, Kilas Balik - Komitmen menjaga kedaulatan pangan kembali ditunjukkan Kodam XIX/Tuanku Tambusai melalui keberhasilan Deninteldam menggagalkan upaya penyelundupan komoditas pangan ilegal di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Penindakan dilakukan terhadap satu unit kapal kayu KM. Anisa 89 GT 33 yang kedapatan melakukan aktivitas bongkar muat di jalur tidak resmi di Tembilahan.


Dalam operasi tersebut, personel Deninteldam bertindak cepat menghentikan kegiatan ilegal dan mengamankan kapal beserta seluruh awaknya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan muatan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, serta cabe kering dengan total mencapai puluhan ton tanpa dokumen resmi, disertai indikasi kuat manipulasi manifest muatan.


Keberhasilan ini tidak hanya menyelamatkan potensi kerugian negara, tetapi juga mencegah peredaran komoditas ilegal yang berisiko mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani lokal. Hal ini menegaskan pentingnya kehadiran TNI AD dalam mendukung pengawasan distribusi pangan di wilayah.


Sebagai tindak lanjut, pada 1 April 2026, barang bukti dengan total berat 48,39 ton secara resmi diserahkan kepada Balai Karantina Provinsi Riau guna proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.


Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan akan terus meningkatkan intensitas operasi dan pengawasan di wilayah pesisir, khususnya pada jalur-jalur tidak resmi yang rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, serta memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas pangan dan keamanan wilayah. (*Red)

Balik Kesuksesan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026, Peran Strategis Dirlantas Polda Riau


Pekanbaru, kilasbalik-– Keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 dalam mengamankan arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri di Provinsi Riau tidak terlepas dari kerja keras serta sinergitas seluruh pihak yang terlibat, khususnya peran strategis Jeki Rahmat Mustika selaku Direktur Lalu Lintas Polda Riau.


Operasi yang digelar selama 14 hari ini berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Berbagai langkah strategis telah dipersiapkan dan dilaksanakan secara maksimal guna memastikan keselamatan serta kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik.


Jelang pelaksanaan mudik, Ditlantas Polda Riau juga melaksanakan kegiatan Ramp Check terhadap kendaraan angkutan umum, khususnya bus, guna memastikan kelayakan teknis kendaraan. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan kesehatan (tes kesehatan) bagi para pengemudi bus untuk memastikan kondisi fisik dan kesiapan mereka dalam berkendara.


Sejumlah kegiatan lain yang diintensifkan meliputi pengecekan jalan arteri, ruas tol utama seperti Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) dan Tol Pekanbaru–Bangkinang (Pekbang), serta seluruh jalur lintas pintu masuk Provinsi Riau.


Dalam aspek pengamanan, Ditlantas Polda Riau menempatkan Pos Pengamanan (Pos Pam), Pos Pelayanan (Pos Yan), dan Pos Terpadu di titik strategis, serta meningkatkan patroli bersinggungan dan membentuk Tim Pengurai Macet Reaksi Cepat (TPRC).


Koordinasi lintas sektoral bersama TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, tenaga kesehatan, dan stakeholder lainnya juga terus diperkuat guna menciptakan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif.


Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan melalui pemasangan spanduk imbauan, penyuluhan langsung kepada pengendara, serta penyampaian live report kondisi arus lalu lintas yang diperkuat melalui media dan platform digital.


Pemantauan arus lalu lintas dilakukan secara real time melalui RTMC dengan dukungan CCTV, serta analisis potensi kemacetan menggunakan metode Traffic Flow Group (TFG).


Keberhasilan operasi ini juga tercermin dari penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kejadian turun dari 6 kasus pada 2025 menjadi 3 kasus di tahun 2026.


Dari sisi fatalitas, korban meninggal dunia menurun dari 4 orang menjadi 3 orang (turun 25 persen), korban luka berat dari 3 orang menjadi 1 orang (turun 67 persen), serta korban luka ringan dari 2 orang menjadi nihil (turun 100 persen).


“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel di lapangan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar Jeki Rahmat Mustika.


Apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 juga disampaikan oleh Kapolri dan Kakorlantas Polri kepada seluruh jajaran lalu lintas di Indonesia.


Dalam arahannya, Kakorlantas Polri menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Pejabat Utama Korlantas Polri, Dirlantas jajaran, serta para Kasat Lantas se-Indonesia atas keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang telah berjalan dengan aman dan lancar.


Lebih lanjut, seluruh jajaran diimbau untuk terus menjaga marwah Polri melalui pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas, serta mengimplementasikan program Polantas Menyapa dan Melayani dengan pendekatan dialogis dan super humanis, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang berkelanjutan.


Usai pelaksanaan operasi, kegiatan dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) oleh Polda Riau selama tiga hari guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif pasca arus balik.


Di akhir, Jeki Rahmat Mustika menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengendara, para Duta Mudik 2026, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah berperan aktif dan patuh dalam berlalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026.


“Terima kasih atas partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan. Kepatuhan ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi kita semua,” tutupnya.


Dengan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan stabilitas keamanan dan kelancaran lalu lintas di wilayah Riau tetap terjaga secara berkelanjutan, sejalan dengan semangat tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia.” 





Mirza halawa 

Proyek Impor 105 Ribu Mobil Pikap: Kepentingan Rakyat atau Skandal Korupsi Berskala Besar?


Jakarta, kilasbalik Rencana pengadaan lebih dari 100 ribu kendaraan logistik desa oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memunculkan satu pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab: apakah ini benar-benar program strategis untuk rakyat, atau sekadar proyek raksasa yang bergerak dalam ruang gelap tanpa transparansi dan akuntabilitas?


Dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah, proyek ini bukanlah kebijakan biasa. Angkanya setara dengan anggaran pembangunan satu provinsi, bahkan melampaui banyak program prioritas nasional. Namun ironisnya, alih-alih disertai keterbukaan dan perencanaan matang, publik justru dihadapkan pada indikasi kuat adanya praktik kolusi dan korupsi yang terstruktur.


Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara di bawah kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) joao angelo de sousa mota menyatakan bahwa pengadaan 105.000 unit kendaraan ini bertujuan untuk memperkuat distribusi logistik desa. Secara konseptual, gagasan ini memang terdengar rasional. Namun dalam praktiknya, kebijakan publik tidak pernah cukup dinilai dari niat, melainkan dari perencanaan dan pelaksanaannya.


Hingga saat ini, tidak terdapat penjelasan terbuka terkait:

1. Dasar kebutuhan pengadaan hingga mencapai lebih dari 100 ribu unit.

2. Studi kelayakan yang dapat diuji secara independen.

3. Perhitungan distribusi kebutuhan kendaraan per desa.


Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah seluruh koperasi desa benar-benar membutuhkan kendaraan tersebut? Apakah infrastruktur pendukung tersedia? Dan apakah kendaraan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal?


Lebih jauh, pengadaan ini diduga melibatkan vendor luar negeri, khususnya dari India, tanpa kejelasan mengenai mekanisme tender terbuka. Dalam praktik pengadaan modern, transparansi adalah kewajiban mutlak. Tanpa proses yang kompetitif dan terbuka, risiko penyimpangan meningkat secara signifikan.


Keterbatasan vendor juga menimbulkan kecurigaan serius: apakah spesifikasi kendaraan disusun berdasarkan kebutuhan riil, atau justru disesuaikan dengan kepentingan vendor tertentu? Jika benar yang terjadi adalah pengondisian, maka ini bukan lagi pengadaan barang, melainkan bentuk pengaturan pasar yang sarat kepentingan.


Di tengah proyek impor besar-besaran ini, industri otomotif dalam negeri justru tidak dilibatkan secara optimal. Padahal, kapasitas produksi domestik masih mampu memenuhi sebagian kebutuhan.


Keputusan untuk mengimpor dalam skala besar tanpa skema kolaborasi, produksi bersama, atau transfer teknologi mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap industri nasional serta berpotensi bertentangan dengan prinsip TKDN.




Kekhawatiran publik semakin menguat dengan adanya informasi pembayaran uang muka dalam jumlah besar. Tanpa jaminan yang kuat seperti bank guarantee atau performance bond, skema ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah masif.


Pertanyaan serius yang harus dijawab:Apa yang terjadi jika proyek gagal? Bagaimana jika barang tidak sesuai spesifikasi? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian?

Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dijawab sebelum kontrak berjalan, bukan setelah masalah muncul.


Pihak pengelola proyek mengklaim adanya penghematan hingga puluhan triliun rupiah. Namun klaim tersebut tidak disertai verifikasi independen.

Tanpa pembanding harga pasar dan perhitungan lifecycle cost, klaim efisiensi berpotensi menjadi ilusi atau bahkan justifikasi atas harga yang tidak wajar.


Sebagai BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara wajib tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Berkaca dari berbagai kasus pengadaan di Indonesia, banyak skandal besar bermula dari proyek yang berjalan cepat namun minim transparansi, Kasus ini bukan hanya soal pengadaan kendaraan logistik desa. Ini adalah ujian nyata terhadap komitmen negara dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan public


Maka berdasarkan Kajian dan Analisis di atas, Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) dengan tegas menyampaikan tuntutan sebagai berikut:


1. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara joao angelo de sousa mota serta melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif menyeluruh.

3. Mendesak pemerintah melakukan moratorium proyek pengadaan ini hingga audit selesai.

4. Mendesak pemeriksaan seluruh pihak terkait tanpa tebang pilih.

5. Mendesak evaluasi total kebijakan impor yang mengabaikan industri nasional dan prinsip TKDN.

6. Mendesak keterbukaan dokumen publik (studi kelayakan, kontrak, mekanisme vendor).

7. Mendesak penetapan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.


Kasus ini bukan sekadar proyek kendaraan logistik desa. Ini adalah ujian nyata terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas keuangan publik.

Jika proyek sebesar ini dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan rakyat.


Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi yang berlindung di balik proyek strategis!!!




Redaksi 

Penuh Khidmat dan Kebanggaan,Ketua Persit KCK PD XIX/TT Pimpin Ziarah HUT Ke 80 Serta Hadiri Laporan Korps Kenaikan Pangkat 


PEKANBARU, kilasbalik Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Persit KCK PD XIX/TT Ny Yulia Agus Hadi Waluyo  melaksanakan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Pekanbaru, Rabu (1/4/2026).


Kegiatan ziarah berlangsung dengan penuh khidmat, diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dalam suasana penuh haru dan penghormatan, Ketua Persit KCK PD XIX/TT Ny Yulia Agus Hadi Waluyo memimpin langsung prosesi peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan.


Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga oleh seluruh peserta ziarah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan. Momen tersebut menjadi pengingat akan pentingnya semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Kegiatan ziarah ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan kekompakan seluruh anggota Persit KCK PD XIX/TT yang hadir.


Usai melaksanakan ziarah, Ketua Persit KCK PD XIX/TT Ny Yulia Agus Hadi Waluyo beserta rombongan melanjutkan kegiatan dengan menghadiri acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat prajurit Kodam XIX/TT yang dilaksanakan di Aula Kaharudin, Kodam XIX/TT.


Kehadiran Ketua Persit dalam rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada para prajurit yang telah menunjukkan dedikasi serta kinerja terbaik sehingga memperoleh kenaikan pangkat.


Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan semangat juang para pahlawan senantiasa dapat diwarisi dan menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Persit serta prajurit TNI AD dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.(*Red)

IKWI Resmi Miliki Hak Paten Logo dan Merek Organisasi, Akhiri Kekhawatiran Pendaftaran oleh Pihak Lain



JAKARTA, kilasbalik— Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi mengantongi hak paten atas logo dan merek organisasinya. Kepastian hukum ini diperoleh setelah pendaftaran disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.


Sertifikat dengan nomor IDM001424169 diserahkan di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers lantai IV, Jakarta, Rabu (1/4/26). 


Ketua Umum IKWI Pusat, Indah Kirana, menerima langsung dokumen tersebut dari konsultan HAKI Ryan Hartono dari Harmet & Co, disaksikan Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir.


Indah Kirana menyampaikan bahwa pengesahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan logo IKWI sah sebagai milik organisasi. Ia mengungkapkan, sebelumnya sempat muncul persoalan ketika logo organisasi didaftarkan oleh individu.


Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat penggunaan logo oleh organisasi jika tidak segera diselesaikan secara hukum. Dengan terbitnya sertifikat resmi, IKWI kini memiliki hak penuh atas penggunaan logo tersebut.


“Sekarang sudah aman untuk 10 tahun ke depan, dan nantinya bisa diperpanjang kembali,” ujar Indah.


Ia menambahkan, kepastian hukum ini akan memperkuat langkah organisasi dalam menjalankan program kerja tanpa khawatir terhadap klaim pihak lain.


Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, turut mengapresiasi keberhasilan IKWI dalam memperoleh legalitas merek. Ia menilai hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat identitas organisasi di bawah naungan PWI.


Dengan status hukum yang jelas, IKWI diharapkan dapat menjalankan berbagai kegiatan secara lebih leluasa dan profesional.


Selain itu, Ahmad Munir menyebutkan bahwa proses pendaftaran hak paten untuk logo PWI saat ini masih berlangsung.


Pengesahan hak paten ini tidak hanya melindungi aset intelektual IKWI, tetapi juga memperkuat fondasi hukum organisasi dalam menghadapi dinamika ke depan.




Sri Imelda 

480 Personel TNI dan KRI Teluk Kupang Dikerahkan, Lancarkan Arus Balik di Pelabuhan Ketapang


BANYUWANGI, kilasbalik– TNI mengerahkan 480 personel beserta satu unit KRI Teluk Kupang untuk membantu kelancaran arus balik Lebaran di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (28/3/2026) lalu. Pengerahan tersebut dilakukan guna mendukung pengamanan, pelayanan, serta mengurai kepadatan penyeberangan dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa.

Sebanyak 100 personel TNI AD diterjunkan di bawah kendali Dandim 0835/Banyuwangi Letkol Inf Indra Wijaya. Para personel difokuskan untuk mengatur arus kendaraan, membantu penumpang, serta memastikan situasi di kawasan pelabuhan tetap aman dan kondusif selama arus balik berlangsung.

Sementara itu, TNI AL mengerahkan 380 personel yang terdiri atas 130 prajurit Marinir, 130 personel Koarmada V Surabaya, dan 120 personel awak KRI. Selain personel, TNI AL juga menyiapkan satu unit KRI Teluk Kupang untuk mendukung mobilitas penumpang dan kendaraan sekaligus membantu mengurai kepadatan dan mempercepat proses penyeberangan.

Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Puji Santoso mengatakan, pengerahan personel dan alutsista tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dalam membantu masyarakat selama arus balik Lebaran.

“Seluruh personel dan alutsista kami siagakan untuk memastikan arus balik di Pelabuhan Ketapang berjalan lancar, aman, dan tertib. Kehadiran TNI juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan di lapangan,” ujarnya.

Keterlibatan terpadu TNI AD dan TNI AL tersebut secara signifikan telah membantu mengurangi antrean kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Ketapang yang menjadi salah satu titik krusial arus balik nasional, sehingga perjalanan pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. *(Dispenad)*



Sri Imelda 
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done