Renovasi Jembatan Merah Putih di Dumai Hampir Rampung, Begini Potretnya

Renovasi Jembatan Merah Putih di Dumai Hampir Rampung, Begini Potretnya

Redaksi       Comment   

Dumai-Riau, kilasbalik  - Program pembangunan infrastruktur kemanusiaan Kepolisian Daerah (Polda) Riau di Kota Dumai terus menunjukkan hasil nyata. Memasuki hari keempat, renovasi Jembatan Merah Putih yang berlokasi di Jalan Paris, Gang Selamat, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, kini telah memasuki tahap akhir atau finishing.

Kapolres Dumai AKBP Angga F Herlambang menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif berkat dukungan warga sekitar yang turut menyambut baik perbaikan akses penyeberangan ini.

"Alhamdulillah, pengerjaan hari keempat telah berjalan lancar. Tahap finishing dan pembersihan lokasi sudah tuntas," ujar AKBP Angga, dalam keterangannya, Senin (2/02/2026).

Angga mengatakan renovasi Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan komitmen Polri untuk selalu hadir sebagai penolong masyarakat. 

Dengan rampungnya pengerjaan hari ini, Jembatan Merah Putih siap berdiri gagah sebagai penghubung akses sekaligus simbol sinergi antara Polda Riau melalui Polres Dumai dan masyarakat Kota Dumai.

"Ini adalah wujud nyata kehadiran Polri sebagai penolong masyarakat, memastikan sarana publik tersedia dengan kualitas yang baik," imbuhnya.

Pengerjaan perbaikan dimulai sejak 30 Januari 2025. Proyek renovasi saat ini difokuskan pada pengamanan struktur, yang tidak hanya layak secara fungsi dan penampilan.

Selain itu, Tim Satgas Jembatan Darurat juga melakukan pembersihan di area jembatan. 

Seluruh personel bergotong-royong bahu-membahu melakukan pembersihan lokasi dari sisa-sisa material konstruksi, sehingga area jembatan siap untuk segera difungsikan oleh masyarakat.

Tim Satgas juga melakukan pemasangan keramik pada lantai pagar di area prasasti jembatan. 

Selain itu, dilakukan penambahan pagar Merah Putih di titik akhir jembatan sebagai batas pengaman sekaligus simbol identitas program Polda Riau.

Tim juga melakukan finishing pada bagian bawah jembatan untuk melindungi material kayu atau struktur dari pelapukan akibat kelembapan.

Renovasi Jembatan Merah Putih ini merupakan bagian dari upaya Polda Riau untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah padat penduduk. 

Kehadiran jembatan yang lebih layak di Kelurahan Sukajadi diharapkan mampu memberikan keamanan ekstra, terutama bagi lansia dan anak-anak yang sering melintasi Gang Selamat.

Sumber: Humas Polda 

Sri Imelda 

Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Kejati Riau Gelar Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas Menuju WBBM 2026

Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Kejati Riau Gelar Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas Menuju WBBM 2026

Redaksi       Comment   

 

Pekanbaru, Kilas Balik - Rabu 04 Februari 2026, Kejaksaan Tinggi Riau menggelar Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Apel tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H.

Dalam amanatnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H menyampaikan bahwa pelaksanaan apel dan penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026 ini bukan hanya sekedar seremonial semata, akan tetapi menjadi komitmen kita bersama untuk membawa Kejaksaan Tinggi Riau meraih predikat sebagai satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H juga dalam amanatnya juga menyampaikan bahwa untuk mencapai hal tersebut, sangat penting sinergi dan konsistensi seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan melayani. Keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sangat bergantung kepada kesungguhan individu dalam menerapkan nilai- nilai kejujuran, disiplin dan profesionalisme.

Melalui apel penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026 ini, Kejaksaan Tinggi Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan ini menjadi langkah awal yang kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, dan melayani serta berorientasi kepada kepuasan publik. 

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Cibinong dan Baznas Kabupaten Bogor

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Cibinong dan Baznas Kabupaten Bogor

Redaksi       Comment   

Bogor, kilasbalik- Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor, khususnya terkait transparansi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Senin (2/02/2026).

Dalam aksi tersebut, GMPB menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik terkait sumber dana yang masuk serta penggunaan dan pengeluaran anggaran ZIS yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Bogor. 

Massa aksi menilai bahwa pengelolaan dana umat harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB), M. Ikbal, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap tata kelola keuangan publik, khususnya dana keagamaan yang bersumber dari masyarakat dan aparatur negara.

“Kami menilai transparansi pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dana zakat, infak, dan sedekah adalah dana umat yang wajib dikelola secara terbuka dan profesional,” tegas M. Ikbal.

Lebih lanjut, M. Ikbal menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini tidak berhenti pada hari ini saja. GMPB berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan terkait.

Dalam aksi tersebut, GMPB menyampaikan empat poin tuntutan, yaitu:

•Meminta Bupati Bogor untuk mengevaluasi kinerja Baznas Kabupaten Bogor, khususnya dalam hal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.

•Menuntut Baznas Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan sumber dana ZIS, baik yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

•Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan dana umat.

•Meminta Bupati Bogor untuk berkoordinasi dengan Baznas Provinsi dan/atau Baznas Pusat guna mencopot Ketua Baznas Kabupaten Bogor.

GMPB menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dan pemuda demi terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. GMPB berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait demi menjaga integritas lembaga pengelola dana zakat di Kabupaten Bogor.

Sumber: Ketua GMPB

Sri Imelda 

Pelantikan Pengurus GENPRO Area Riau dan Presiden Chapter se-Provinsi Riau Digelar di Pekanbaru

Pelantikan Pengurus GENPRO Area Riau dan Presiden Chapter se-Provinsi Riau Digelar di Pekanbaru

Redaksi       Comment   

Pekanbaru,kilasbalik--1 Februari 2026 — Genpro (Global Enterpreneur Profesional) resmi melantik Pengurus Genpro Area Riau serta Presiden Chapter se-Provinsi Riau dalam sebuah agenda pelantikan pengurus yang berlangsung di Gedung Tengku Maharatu, Pekanbaru, Sabtu (1/2).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar, yang dalam sambutannya menyampaikan pesan penting agar GENPRO dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendampingi dan menaikkelaskan UMKM, khususnya di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau secara umum.

“UMKM membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis praktik nyata. Kami berharap GENPRO bisa bersinergi aktif bersama pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya UMKM yang naik kelas dan berdaya saing,” ujar Wakil Wali Kota Pekanbaru dalam arahannya.

*Pelantikan dan Ikrar Pengurus*

Prosesi pelantikan dan pengucapan ikrar pengurus dipimpin langsung oleh *Wahid Suharto*, selaku Regional Vice President (RVP) GENPRO Sumatera Bagian Utara. Momentum ini menandai dimulainya amanah baru bagi jajaran pengurus GENPRO di Riau untuk menggerakkan roda organisasi dan pembinaan pengusaha di daerah.

*Arahan Presiden GENPRO*

Usai pelantikan, Nuri Ardiansyah, Presiden GENPRO, menyampaikan arahan strategis terkait sinkronisasi program GENPRO dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Dalam pidatonya, Nuri menegaskan bahwa GENPRO tengah menjalankan agenda besar nasional, yaitu membangun 10.000 member GENPRO di seluruh Indonesia agar tumbuh menjadi pejuang pengusaha—pengusaha yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

“GENPRO bukan hanya komunitas, tapi ini sebuah gerakan. Kita ingin melahirkan pengusaha yang bertumbuh, berdaya saing, dan berkontribusi. Karena itu, program pusat, area, hingga chapter harus satu napas dan satu arah,” tegasnya.

*Penguatan GENPRO di Riau*

Pelantikan ini sekaligus memperkuat struktur organisasi GENPRO di Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Candra Efendi selaku Area Vice President (AVP) GENPRO Riau. Ke depan, GENPRO Riau diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan bisnis, dan penguatan jejaring pengusaha di tingkat lokal.

Dengan terselenggaranya agenda ini, GENPRO menegaskan komitmennya untuk terus hadir di daerah sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong lahirnya UMKM yang naik kelas dan berkelanjutan.

Sri Imelda 

Kuasa Hukum Ahli Waris Surati BPN Kampar: Blokir Akses Balik Nama

Kuasa Hukum Ahli Waris Surati BPN Kampar: Blokir Akses Balik Nama 

Redaksi       Comment   

Pekanbaru,kilasbalik  - Ahli waris N, tanah sawit di Kampar-Tapung, melaporkan kasus dugaan manipulasi data kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Laporan ini terkait dengan jual beli tanah sawit yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris. Selasa (3/02/2026).

" Kami sudah menyurati BPN Kampar melalui kuasa hukum, Jepri Adi, Sianturi, S.H., untuk memblokir Akses Balik Nama ," kata ahli waris. 

"Klien Kami ingin hak-hakNya sebagai ahli waris dilindungi dan kasus ini diusut tuntas."

Dugaan ini berawal dari terjadinya Jual Beli tanah warisan tampa sepengetahuan Ahli Waris yang di mana Tanah tersebut sudah terbit Ajb.beberapa Oknum-oknum yang terlibat dalam Jual Beli tersebut ,tapi Kuasa hukum masih belum mau Menyampaikan Siapa Oknum-oknum tersebut.

Kuasa Hukum menduga Oknum-oknum tersebut memalsukan dokumen dan tidak mengikutsertakan ahli waris dalam jual beli tanah sawit.

"Kami harap dari Kuasa Hukum Memberhentikan apabila berkas balik nama atas nama tersebut.,"

Kasus ini masih dalam proses hukum dan diharapkan dapat diusut tuntas untuk melindungi hak-hak ahli waris.

    #bersambung

Sumber: Kuasa Hukum, Jepri Adi, S.H.

Tim

Dugaan Manipulasi Data Ahli Waris, Kuasa Hukum dan KUD Disorot

Dugaan Manipulasi Data Ahli Waris, Kuasa Hukum dan KUD Disorot

Redaksi       Comment   

Pekanbaru,kilasbalik- Seorang ahli waris di Muara Mahat Baru, Tapung-Riau, diduga menjadi korban manipulasi data oleh oknum pengacara. Ahli waris tersebut tidak diikutsertakan dalam jual beli tanah sawit yang dilakukan oleh ibunya dan tim kuasa hukumnya, Daulai Panjaitan serta dengan KUD Muara Mahat Baru. Selasa (3/02/2026).

" Kami minta tolong kepada pengacara untuk bisa mendapatkan hak kami sebagai ahli waris yang tidak diikutsertakan dalam jual beli tanah sawit ini," kata ahli waris.

 

Sampai terjadinya jual beli ini diduga disaksikan kuasa hukum Daulai Panjaitan. S.H., yang dipercayakan orangtua ahli waris beserta KUD Muara Mahat Baru.

Padahal ada perjanjian yang sudah ditandatangani kedua belah pihak (orangtua dan anak) dihadapan Kades dan pengurus KUD, yang berbunyi, jika ada penjualan maka ahli waris diikutsertakan. Inilah kesepakatan yang dilanggar.

Dugaan manipulasi data ini melibatkan kuasa hukum ibunya, Yusmawati, Daulai Panjaitan, S.H. 

Ahli waris menduga Daulai Panjaitan memaksa Kepala Desa Muara Mahat Baru untuk menandatangani surat perjanjian yang tidak mengikutsertakan ahli waris dalam jual beli tersebut.

"Daulai Panjaitan, S.H., langsung mengatakan bahwa saya tidak perlu tahu, ini urusan saya dengan ibu kamu," kata ahli waris, mengutip pernyataan Daulai Panjaitan.

Ahli waris juga menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam manipulasi data ini diusut tuntas, diduga ada peran KUD Muara Mahat Baru dan diberikan sanksi sesuai hukum. 

"Kami ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam manipulasi ini dan apa motifnya," tegas ahli waris.

Kasus ini sedang dalam proses hukum dan diharapkan dapat diusut tuntas.

#Bersambung

Tim

Panglima TNI Hadiri Rakornas 2026, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas

Panglima TNI Hadiri Rakornas 2026, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas

Redaksi       Comment   

Jakarta,kilasbalik--(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pelaksanaan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas Tahun 2045” dan diikuti oleh 4.011 peserta yang terdiri atas jajaran Kabinet Merah Putih, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta Forkopimda se-Indonesia. Presiden RI menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya dapat berjalan efektif melalui koordinasi yang solid dan kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi besar transformasi bangsa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi merupakan fondasi utama kemandirian dan kesejahteraan nasional. “Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden juga meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan layak huni. Mengakhiri pengarahan, Presiden mengajak seluruh unsur kepemimpinan nasional untuk mengesampingkan perbedaan politik dan fokus bekerja demi kepentingan rakyat.

Foto : BPMI Setpres dan Humas Kemendagri

Sri Imelda