Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Redaksi       Comment   

Jakarta, kilasbalik-- Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Jum'at (6/02/2026).

Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. 

Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

Sumber: Humas Polda 

Sri Imelda 

Rumah Zakat Salurkan Bantuan Perlengkapan Belajar untuk MDA yang Tersapu Banjir Di Desa Hutagodang, Tapanuli Selatan

Rumah Zakat Salurkan Bantuan Perlengkapan Belajar untuk MDA yang Tersapu Banjir Di Desa Hutagodang, Tapanuli Selatan

Redaksi       Comment   

 

Hutagodang, - Rumah Zakat menyalurkan bantuan perlengkapan belajar bagi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Hutagodang pada, Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan anak-anak, mengingat kondisi gedung MDA Hutragodang yang telah mengalami kerusakan dan saat ini dialihfungsikan sebagai masjid.

MDA Hutagodang sebelumnya merupakan tempat anak-anak belajar mengaji dan memperdalam ilmu keislaman.

Namun, akibat kondisi bangunan yang sudah tidak layak digunakan, kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di masjid dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

Kondisi tersebut berdampak pada kenyamanan serta efektivitas proses pembelajaran.

Melihat kebutuhan tersebut, Rumah Zakat hadir untuk menyalurkan bantuan perlengkapan belajar guna menunjang kegiatan pendidikan yang masih berlangsung. Selain kebutuhan perlengkapan, masyarakat dan para pengajar juga berharap adanya pembangunan gedung MDA yang baru agar kegiatan belajar mengaji dapat kembali berjalan dengan lebih baik dan layak.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh Rumah Zakat meliputi meja belajar sebanyak 40 unit, mukena sebanyak 17 unit, kipas angin sebanyak 2 unit, papan tulis sebanyak 2 unit, serta spidol sebanyak 4 unit.

Bantuan ini memberikan manfaat langsung kepada sekitar 40 orang murid dan 5 orang guru MDA Hutragodang. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan proses belajar mengaji dapat berjalan lebih nyaman meskipun masih menggunakan fasilitas sementara.

Rumah Zakat berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan MDA Hutragodang serta menjadi langkah awal dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Ke depan, sinergi dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat terwujud demi pembangunan gedung MDA yang baru dan lebih layak.

Renovasi Jembatan Merah Putih di Dumai Hampir Rampung, Begini Potretnya

Renovasi Jembatan Merah Putih di Dumai Hampir Rampung, Begini Potretnya

Redaksi       Comment   

Dumai-Riau, kilasbalik  - Program pembangunan infrastruktur kemanusiaan Kepolisian Daerah (Polda) Riau di Kota Dumai terus menunjukkan hasil nyata. Memasuki hari keempat, renovasi Jembatan Merah Putih yang berlokasi di Jalan Paris, Gang Selamat, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, kini telah memasuki tahap akhir atau finishing.

Kapolres Dumai AKBP Angga F Herlambang menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif berkat dukungan warga sekitar yang turut menyambut baik perbaikan akses penyeberangan ini.

"Alhamdulillah, pengerjaan hari keempat telah berjalan lancar. Tahap finishing dan pembersihan lokasi sudah tuntas," ujar AKBP Angga, dalam keterangannya, Senin (2/02/2026).

Angga mengatakan renovasi Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan komitmen Polri untuk selalu hadir sebagai penolong masyarakat. 

Dengan rampungnya pengerjaan hari ini, Jembatan Merah Putih siap berdiri gagah sebagai penghubung akses sekaligus simbol sinergi antara Polda Riau melalui Polres Dumai dan masyarakat Kota Dumai.

"Ini adalah wujud nyata kehadiran Polri sebagai penolong masyarakat, memastikan sarana publik tersedia dengan kualitas yang baik," imbuhnya.

Pengerjaan perbaikan dimulai sejak 30 Januari 2025. Proyek renovasi saat ini difokuskan pada pengamanan struktur, yang tidak hanya layak secara fungsi dan penampilan.

Selain itu, Tim Satgas Jembatan Darurat juga melakukan pembersihan di area jembatan. 

Seluruh personel bergotong-royong bahu-membahu melakukan pembersihan lokasi dari sisa-sisa material konstruksi, sehingga area jembatan siap untuk segera difungsikan oleh masyarakat.

Tim Satgas juga melakukan pemasangan keramik pada lantai pagar di area prasasti jembatan. 

Selain itu, dilakukan penambahan pagar Merah Putih di titik akhir jembatan sebagai batas pengaman sekaligus simbol identitas program Polda Riau.

Tim juga melakukan finishing pada bagian bawah jembatan untuk melindungi material kayu atau struktur dari pelapukan akibat kelembapan.

Renovasi Jembatan Merah Putih ini merupakan bagian dari upaya Polda Riau untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah padat penduduk. 

Kehadiran jembatan yang lebih layak di Kelurahan Sukajadi diharapkan mampu memberikan keamanan ekstra, terutama bagi lansia dan anak-anak yang sering melintasi Gang Selamat.

Sumber: Humas Polda 

Sri Imelda 

Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Kejati Riau Gelar Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas Menuju WBBM 2026

Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Kejati Riau Gelar Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas Menuju WBBM 2026

Redaksi       Comment   

 

Pekanbaru, Kilas Balik - Rabu 04 Februari 2026, Kejaksaan Tinggi Riau menggelar Apel dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Apel tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H.

Dalam amanatnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H menyampaikan bahwa pelaksanaan apel dan penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026 ini bukan hanya sekedar seremonial semata, akan tetapi menjadi komitmen kita bersama untuk membawa Kejaksaan Tinggi Riau meraih predikat sebagai satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Sutikno, S.H., M.H juga dalam amanatnya juga menyampaikan bahwa untuk mencapai hal tersebut, sangat penting sinergi dan konsistensi seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan melayani. Keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sangat bergantung kepada kesungguhan individu dalam menerapkan nilai- nilai kejujuran, disiplin dan profesionalisme.

Melalui apel penandatanganan pakta integritas dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026 ini, Kejaksaan Tinggi Riau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan ini menjadi langkah awal yang kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, dan melayani serta berorientasi kepada kepuasan publik. 

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Cibinong dan Baznas Kabupaten Bogor

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Cibinong dan Baznas Kabupaten Bogor

Redaksi       Comment   

Bogor, kilasbalik- Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor, khususnya terkait transparansi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Senin (2/02/2026).

Dalam aksi tersebut, GMPB menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik terkait sumber dana yang masuk serta penggunaan dan pengeluaran anggaran ZIS yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Bogor. 

Massa aksi menilai bahwa pengelolaan dana umat harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB), M. Ikbal, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap tata kelola keuangan publik, khususnya dana keagamaan yang bersumber dari masyarakat dan aparatur negara.

“Kami menilai transparansi pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dana zakat, infak, dan sedekah adalah dana umat yang wajib dikelola secara terbuka dan profesional,” tegas M. Ikbal.

Lebih lanjut, M. Ikbal menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini tidak berhenti pada hari ini saja. GMPB berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan terkait.

Dalam aksi tersebut, GMPB menyampaikan empat poin tuntutan, yaitu:

•Meminta Bupati Bogor untuk mengevaluasi kinerja Baznas Kabupaten Bogor, khususnya dalam hal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.

•Menuntut Baznas Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan sumber dana ZIS, baik yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

•Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan dana umat.

•Meminta Bupati Bogor untuk berkoordinasi dengan Baznas Provinsi dan/atau Baznas Pusat guna mencopot Ketua Baznas Kabupaten Bogor.

GMPB menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dan pemuda demi terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. GMPB berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait demi menjaga integritas lembaga pengelola dana zakat di Kabupaten Bogor.

Sumber: Ketua GMPB

Sri Imelda 

Pelantikan Pengurus GENPRO Area Riau dan Presiden Chapter se-Provinsi Riau Digelar di Pekanbaru

Pelantikan Pengurus GENPRO Area Riau dan Presiden Chapter se-Provinsi Riau Digelar di Pekanbaru

Redaksi       Comment   

Pekanbaru,kilasbalik--1 Februari 2026 — Genpro (Global Enterpreneur Profesional) resmi melantik Pengurus Genpro Area Riau serta Presiden Chapter se-Provinsi Riau dalam sebuah agenda pelantikan pengurus yang berlangsung di Gedung Tengku Maharatu, Pekanbaru, Sabtu (1/2).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar, yang dalam sambutannya menyampaikan pesan penting agar GENPRO dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendampingi dan menaikkelaskan UMKM, khususnya di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau secara umum.

“UMKM membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis praktik nyata. Kami berharap GENPRO bisa bersinergi aktif bersama pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya UMKM yang naik kelas dan berdaya saing,” ujar Wakil Wali Kota Pekanbaru dalam arahannya.

*Pelantikan dan Ikrar Pengurus*

Prosesi pelantikan dan pengucapan ikrar pengurus dipimpin langsung oleh *Wahid Suharto*, selaku Regional Vice President (RVP) GENPRO Sumatera Bagian Utara. Momentum ini menandai dimulainya amanah baru bagi jajaran pengurus GENPRO di Riau untuk menggerakkan roda organisasi dan pembinaan pengusaha di daerah.

*Arahan Presiden GENPRO*

Usai pelantikan, Nuri Ardiansyah, Presiden GENPRO, menyampaikan arahan strategis terkait sinkronisasi program GENPRO dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Dalam pidatonya, Nuri menegaskan bahwa GENPRO tengah menjalankan agenda besar nasional, yaitu membangun 10.000 member GENPRO di seluruh Indonesia agar tumbuh menjadi pejuang pengusaha—pengusaha yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

“GENPRO bukan hanya komunitas, tapi ini sebuah gerakan. Kita ingin melahirkan pengusaha yang bertumbuh, berdaya saing, dan berkontribusi. Karena itu, program pusat, area, hingga chapter harus satu napas dan satu arah,” tegasnya.

*Penguatan GENPRO di Riau*

Pelantikan ini sekaligus memperkuat struktur organisasi GENPRO di Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Candra Efendi selaku Area Vice President (AVP) GENPRO Riau. Ke depan, GENPRO Riau diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan bisnis, dan penguatan jejaring pengusaha di tingkat lokal.

Dengan terselenggaranya agenda ini, GENPRO menegaskan komitmennya untuk terus hadir di daerah sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong lahirnya UMKM yang naik kelas dan berkelanjutan.

Sri Imelda 

Kuasa Hukum Ahli Waris Surati BPN Kampar: Blokir Akses Balik Nama

Kuasa Hukum Ahli Waris Surati BPN Kampar: Blokir Akses Balik Nama 

Redaksi       Comment   

Pekanbaru,kilasbalik  - Ahli waris N, tanah sawit di Kampar-Tapung, melaporkan kasus dugaan manipulasi data kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Laporan ini terkait dengan jual beli tanah sawit yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris. Selasa (3/02/2026).

" Kami sudah menyurati BPN Kampar melalui kuasa hukum, Jepri Adi, Sianturi, S.H., untuk memblokir Akses Balik Nama ," kata ahli waris. 

"Klien Kami ingin hak-hakNya sebagai ahli waris dilindungi dan kasus ini diusut tuntas."

Dugaan ini berawal dari terjadinya Jual Beli tanah warisan tampa sepengetahuan Ahli Waris yang di mana Tanah tersebut sudah terbit Ajb.beberapa Oknum-oknum yang terlibat dalam Jual Beli tersebut ,tapi Kuasa hukum masih belum mau Menyampaikan Siapa Oknum-oknum tersebut.

Kuasa Hukum menduga Oknum-oknum tersebut memalsukan dokumen dan tidak mengikutsertakan ahli waris dalam jual beli tanah sawit.

"Kami harap dari Kuasa Hukum Memberhentikan apabila berkas balik nama atas nama tersebut.,"

Kasus ini masih dalam proses hukum dan diharapkan dapat diusut tuntas untuk melindungi hak-hak ahli waris.

    #bersambung

Sumber: Kuasa Hukum, Jepri Adi, S.H.

Tim