IKWI Resmi Miliki Hak Paten Logo dan Merek Organisasi, Akhiri Kekhawatiran Pendaftaran oleh Pihak Lain

IKWI Resmi Miliki Hak Paten Logo dan Merek Organisasi, Akhiri Kekhawatiran Pendaftaran oleh Pihak Lain

Redaksi       Comment   

JAKARTA, kilasbalik— Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi mengantongi hak paten atas logo dan merek organisasinya. Kepastian hukum ini diperoleh setelah pendaftaran disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Sertifikat dengan nomor IDM001424169 diserahkan di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers lantai IV, Jakarta, Rabu (1/4/26). 

Ketua Umum IKWI Pusat, Indah Kirana, menerima langsung dokumen tersebut dari konsultan HAKI Ryan Hartono dari Harmet & Co, disaksikan Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir.

Indah Kirana menyampaikan bahwa pengesahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan logo IKWI sah sebagai milik organisasi. Ia mengungkapkan, sebelumnya sempat muncul persoalan ketika logo organisasi didaftarkan oleh individu.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat penggunaan logo oleh organisasi jika tidak segera diselesaikan secara hukum. Dengan terbitnya sertifikat resmi, IKWI kini memiliki hak penuh atas penggunaan logo tersebut.

“Sekarang sudah aman untuk 10 tahun ke depan, dan nantinya bisa diperpanjang kembali,” ujar Indah.

Ia menambahkan, kepastian hukum ini akan memperkuat langkah organisasi dalam menjalankan program kerja tanpa khawatir terhadap klaim pihak lain.

Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, turut mengapresiasi keberhasilan IKWI dalam memperoleh legalitas merek. Ia menilai hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat identitas organisasi di bawah naungan PWI.

Dengan status hukum yang jelas, IKWI diharapkan dapat menjalankan berbagai kegiatan secara lebih leluasa dan profesional.

Selain itu, Ahmad Munir menyebutkan bahwa proses pendaftaran hak paten untuk logo PWI saat ini masih berlangsung.

Pengesahan hak paten ini tidak hanya melindungi aset intelektual IKWI, tetapi juga memperkuat fondasi hukum organisasi dalam menghadapi dinamika ke depan.

Sri Imelda 

480 Personel TNI dan KRI Teluk Kupang Dikerahkan, Lancarkan Arus Balik di Pelabuhan Ketapang

480 Personel TNI dan KRI Teluk Kupang Dikerahkan, Lancarkan Arus Balik di Pelabuhan Ketapang

Redaksi       Comment   

BANYUWANGI, kilasbalik– TNI mengerahkan 480 personel beserta satu unit KRI Teluk Kupang untuk membantu kelancaran arus balik Lebaran di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (28/3/2026) lalu. Pengerahan tersebut dilakukan guna mendukung pengamanan, pelayanan, serta mengurai kepadatan penyeberangan dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa.

Sebanyak 100 personel TNI AD diterjunkan di bawah kendali Dandim 0835/Banyuwangi Letkol Inf Indra Wijaya. Para personel difokuskan untuk mengatur arus kendaraan, membantu penumpang, serta memastikan situasi di kawasan pelabuhan tetap aman dan kondusif selama arus balik berlangsung.

Sementara itu, TNI AL mengerahkan 380 personel yang terdiri atas 130 prajurit Marinir, 130 personel Koarmada V Surabaya, dan 120 personel awak KRI. Selain personel, TNI AL juga menyiapkan satu unit KRI Teluk Kupang untuk mendukung mobilitas penumpang dan kendaraan sekaligus membantu mengurai kepadatan dan mempercepat proses penyeberangan.

Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Puji Santoso mengatakan, pengerahan personel dan alutsista tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dalam membantu masyarakat selama arus balik Lebaran.

“Seluruh personel dan alutsista kami siagakan untuk memastikan arus balik di Pelabuhan Ketapang berjalan lancar, aman, dan tertib. Kehadiran TNI juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan di lapangan,” ujarnya.

Keterlibatan terpadu TNI AD dan TNI AL tersebut secara signifikan telah membantu mengurangi antrean kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Ketapang yang menjadi salah satu titik krusial arus balik nasional, sehingga perjalanan pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. *(Dispenad)*

Sri Imelda 

Menahan Harga BBM, Membakar 25 Triliun Per Bulan

Menahan Harga BBM, Membakar 25 Triliun Per Bulan

Redaksi       Comment   

Jakarta, kilasbalik Harga BBM di Indonesia hari ini terlihat stabil, tapi kestabilan itu sebenarnya sangat mahal dan bersifat sementara. Di balik angka di papan SPBU yang tidak berubah, ada tekanan fiskal yang terus membesar, bekerja diam-diam seperti bom waktu yang hanya menunggu momen untuk meledak.

Mari kita buka hitungannya secara jujur.

APBN 2026 sejak awal hanya menyiapkan sekitar Rp381 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Angka ini sebenarnya sudah besar, tapi disusun dengan asumsi harga minyak yang jauh lebih rendah dari kondisi sekarang.

Ketika harga minyak dunia melesat sekitar US$30 per barel di atas asumsi, konsekuensinya langsung terasa. Setiap kenaikan US$1 menambah beban sekitar Rp6,7 triliun per tahun. Artinya, hanya dari selisih harga minyak saja, tambahan beban mencapai sekitar Rp201 triliun.

Belum selesai. Pemerintah bukan hanya menahan BBM subsidi, tapi juga membiarkan BBM non-subsidi tidak naik mengikuti harga pasar. Secara ekonomi, ini berarti Pertamina menjual di bawah harga keekonomian.

Selisihnya tidak hilang, hanya berubah bentuk menjadi kompensasi yang harus dibayar pemerintah atau menjadi beban keuangan yang “diparkir” sementara di neraca Pertamina.

Dengan selisih harga sekitar Rp1.500–3.000 per liter dan konsumsi yang besar, tambahan tekanan dari kebijakan ini bisa diperkirakan di kisaran Rp80 hingga Rp120 triliun per tahun.

Kalau semua komponen digabung, gambarannya menjadi jauh lebih jelas dan mengkhawatirkan. Dari Rp381 triliun yang disiapkan, tambahan akibat lonjakan minyak sekitar Rp201 triliun, lalu tambahan dari penahanan BBM non-subsidi sekitar Rp80–120 triliun. Total kebutuhan riil energi Indonesia hari ini bergerak di kisaran Rp662 hingga Rp702 triliun per tahun.

Artinya, ada selisih sekitar Rp281 hingga Rp321 triliun yang tidak dianggarkan sejak awal. Selisih inilah yang sekarang “ditahan”. Entah melalui subsidi tambahan, kompensasi yang belum dibayar, atau tekanan ke BUMN.

Kalau dibagi dalam waktu, angka itu berarti tekanan sekitar Rp23 hingga Rp27 triliun setiap bulan. Inilah laju pembakaran uang yang sebenarnya sedang terjadi untuk menjaga harga BBM tetap terlihat stabil.

Lalu muncul kabar bahwa pemerintah masih punya ruang Rp81 triliun dari efisiensi anggaran. Sekilas terdengar seperti bantalan yang cukup. Tapi ketika dimasukkan ke dalam perhitungan, realitasnya jauh lebih keras. Dengan tekanan Rp23–27 triliun per bulan, Rp81 triliun hanya cukup menutup sekitar 3 hingga 3,5 bulan. Itu pun dalam kondisi ideal.

Masalahnya, kondisi ideal tidak pernah benar-benar ada. Anggaran Rp81 triliun itu tidak akan sepenuhnya digunakan untuk BBM. Ia harus berbagi dengan subsidi listrik, LPG, serta tekanan lain yang ikut naik ketika harga energi global meningkat. 

Belum lagi faktor kurs rupiah yang jika melemah akan langsung memperbesar biaya impor energi. Di sisi lain, menahan harga justru mendorong konsumsi naik. Artinya lubang anggaran makin cepat membesar.

Jika semua friksi ini dimasukkan, ruang efektif yang benar-benar bisa digunakan kemungkinan hanya sekitar Rp50–60 triliun. Dengan burn rate yang sama, daya tahannya turun menjadi sekitar 2 hingga 2,5 bulan saja.

Di titik ini, menjadi jelas bahwa kebijakan menahan harga BBM bukanlah solusi jangka panjang, melainkan strategi menunda. Pemerintah pada dasarnya sedang membeli waktu dengan harga sekitar Rp25 triliun setiap bulan.

Waktu itu mungkin digunakan untuk menunggu harga minyak turun, menunggu momentum politik yang tepat, atau sekadar menunda dampak sosial dari kenaikan harga.

Namun angka tidak pernah berbohong. Selisih ratusan triliun rupiah itu tidak akan hilang. Ia hanya berpindah tempat dari harga di SPBU ke APBN, dari APBN ke utang, atau dari negara ke neraca BUMN. Pada akhirnya, tetap harus dibayar.

Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah harga BBM akan naik, melainkan kapan. Dengan struktur tekanan seperti sekarang, jawabannya tidak panjang, hanya hitungan bulan, bukan tahun.

Dengan demikian, harga BBM di Indonesia hari ini sebenarnya sudah naik. Hanya saja kenaikannya belum terlihat di papan harga. Ia tersembunyi di balik subsidi yang membengkak, kompensasi yang menumpuk, dan ruang fiskal yang semakin menipis.

Dan seperti semua hal yang ditahan terlalu lama, ketika akhirnya dilepas, dampaknya hampir pasti akan terasa lebih keras.

Jakarta, 1 April 2026

R. HAIDAR ALWI

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

Redaksi 

Kornas Pemuda Timur. Minta Polri Pastikan Stabilitas keamanan Ditengah Krisis Energi Global

Kornas Pemuda Timur. Minta Polri Pastikan Stabilitas keamanan Ditengah Krisis Energi Global

Redaksi       Comment   

Jakarta, kilasbalik Stabilitas keamanan memainkan peran krusial dan fundamental dalam menjaga ketahanan negara di tengah krisis energi global, terutama pada periode 2024-2026 yang ditandai dengan ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga energi dunia. 

Hal ini ditegaskan oleh Sandri Rumanama (Kordinator Nasional Presidium Pemuda Timur) 

Menurut dia Stabilitas keamanan tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi mencakup keamanan infrastruktur energi, jaminan pasokan, dan stabilitas sosial-ekonomi.

"Polri harus bekerja keras memastikan stabilitas keamanan ditengah krisis energi yang melandai dunia saat ini". Ucapnya

Sandri mengatakan bahwa peran Polri ditengah krisis energi ini sangat dibutuhkan sebagai Pelindung Infrastruktur Kritis Energi (Critical Energy Infrastructure) dan itu dapat dimanislfestasikan jika

Stabilitas keamanan dapat memastikan infrastruktur vital seperti kilang minyak, jaringan listrik, dan pipa gas terlindungi dari ancaman fisik, terorisme, maupun serangan siber.

Perang atau konflik geopolitik misalnya ketegangan di Timur Tengah dapat mengganggu jalur distribusi, sehingga keamanan dalam negeri diperlukan untuk mengamankan distribusi domestik agar bisa memenuhi kebutahan energi dalam negeri berjalan aman.

Sandri menegaskan bahwa Polri adalah faktor kunci dalam Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi dari aspek

Stabilitas negara memungkinkan percepatan transisi energi menuju energi terbarukan jika yang berbasis pada potensi lokal.

Pengelolaan cadangan energi nasional (cadangan operasional dan strategis) memerlukan stabilitas agar dapat didistribusikan saat terjadi darurat krisis energi.

Redaksi 

PLN Percepat Program Lisdes di Indragiri Hilir, Dorong Pemerataan Akses Listrik hingga Wilayah Terpencil

PLN Percepat Program Lisdes di Indragiri Hilir, Dorong Pemerataan Akses Listrik hingga Wilayah Terpencil

Redaksi       Comment   

INHIL, kilasbalik PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau terus mempercepat pembangunan listrik desa (Lisdes) di wilayah terpencil. General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Didik Wicaksono, meninjau langsung progres pembangunan jaringan listrik di Dusun V (Sentosan dan Mekarsari), Desa Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Wilayah ini menjadi salah satu lokasi prioritas program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang didanai melalui APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Akses menuju lokasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek. Sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai, sehingga proses mobilisasi material dan pembangunan infrastruktur memerlukan upaya ekstra, termasuk pembukaan akses jalan baru.

Didik Wicaksono menegaskan bahwa PLN tetap berkomitmen menghadirkan listrik hingga ke wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

“Kami memastikan progres pembangunan Lisdes di wilayah ini terus berjalan. Tantangan akses yang sebagian besar melalui jalur sungai memang menjadi kendala, baik dalam mobilisasi material maupun pembangunan jaringan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan komitmen PLN untuk menghadirkan listrik bagi masyarakat. Program ini tidak hanya menghadirkan energi, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Didik.

Program Lisdes merupakan bagian dari roadmap pembangunan listrik desa tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat pemerataan akses listrik nasional, khususnya di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H. Dwi Budianto, mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dan PLN dalam memperluas akses listrik di daerahnya.

“Terima kasih kepada Kementerian ESDM atas terselenggaranya program ABT listrik desa dan dusun Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) di daerah kami, Indragiri Hilir. Kami Pemerintah Kabupaten Inhil sangat mendukung dan mengapresiasi komitmen PLN. Seperti kita ketahui, wilayah kami memiliki tantangan medan yang cukup unik. Insyaallah dengan semangat para petugas PLN serta dukungan seluruh lapisan masyarakat, pembangunan listrik hingga ke desa dan dusun di Kabupaten Inhil dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Senada, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Dharmayanti, S.Sos., M.M., menilai kerja keras PLN di lapangan menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.

“Terima kasih kepada Kementerian ESDM atas terselenggaranya Program ABT Lisdes 2025 yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepri di daerah kami, Indragiri Hilir. Kami melihat langsung bagaimana kerja keras PLN yang tidak kenal putus asa di lapangan. Dengan berbagai keterbatasan dan tantangan medan, PLN tetap optimistis dan semakin semangat, terlebih dengan dukungan masyarakat, kepala desa, dan camat yang turut bergotong royong. Kami yakin program ini akan mendorong roda perekonomian Kabupaten Inhil menjadi semakin baik,” ujarnya.

Melalui program Lisdes, PLN tidak hanya menghadirkan listrik sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat di pelosok negeri. Dengan tersedianya listrik, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia.

Red 

Terima SK Baru dari DPP, IPK Riau Semakin Solid di Grand Elite

Terima SK Baru dari DPP, IPK Riau Semakin Solid di Grand Elite

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, kilasbalik– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Riau menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Rabu (1/4/2026).

Penyerahan SK priode 2026-2031 dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP IPK, H. Arfan Maksum Nasution. Dalam kegiatan sederhana yang berlangsung di kantor DPD IPK Riau, Komplek Riau Bisnis Centre, Blok D-7, Grand Elite, Jalan Riau, Pekanbaru.

Dalam kepengurusan terbaru tersebut, tidak banyak terjadi perubahan pada jajaran inti organisasi. Posisi Ketua DPD IPK Riau masih dijabat oleh Kasten Harianja, sementara Bendahara tetap dipercayakan kepada Yunan Liem.

Perubahan terjadi pada posisi Sekretaris, yang kini diemban oleh Taufik Hidayat yang dikenal dengan panggilan Atan Lasak, menggantikan Kasrul.

Dalam sambutannya, Arfan menegaskan pentingnya silaturahmi sebagai fondasi utama dalam berorganisasi di IPK.

Menurutnya, silaturahmi menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan dan memperluas jaringan pertemanan di dalam organisasi. “Dengan silaturahmi, rasa kekeluargaan akan semakin kuat untuk menjalankan visi dan misi organisasi,” ujarnya.

Arfan menambahkan, semakin intens komunikasi yang dibangun, maka akan tercipta kondisi yang kondusif baik di internal organisasi maupun di tengah masyarakat.

Arfan juga menyampaikan keyakinannya terhadap komposisi pengurus DPD IPK Riau saat ini yang dinilai mampu membawa organisasi semakin berkembang. Ia mengingatkan bahwa IPK merupakan organisasi yang berdiri sejak 28 Agustus 1969 di Medan, Sumatera Utara oleh Sahara Oloan Panggabean.

Dengan keberagaman latar belakang pengurus, lanjutnya, IPK dinilai memiliki potensi besar untuk bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD IPK Riau, Kasten Harianja, menyatakan komitmennya untuk menjalankan organisasi secara solid dan profesional.

Kasten menyebutkan, keberadaan kantor di kawasan Grand Elite menjadi langkah strategis agar IPK lebih dekat dengan aktivitas ekonomi dan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kantor Satuan Tugas (Satgas) di luar kawasan tersebut sebagai penguatan organisasi.

Kasten menegaskan, dengan hadirnya pengurus baru, termasuk sekretaris yang baru, akan membawa semangat baru bagi IPK ke depan, dan dari komposisi ini jelas bahwa IPK itu Bhenika Tunggal Ika.

Ia berharap IPK dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui karya nyata serta peka terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat, karena kepengurusan IPK Riau terdiri dari lintas suku dan agama.

Menurut Kasten, kader IPK yang militan akan semakin diterima dan mendapat tempat di hati masyarakat Riau.

“IPK harus menjadi wadah silaturahmi yang menyatukan kepentingan anggota serta menjadi pengimbang dan penimbang dalam kehidupan sosial,” ungkap Kasten.

Kehadiran Sekjen DPP IPK, ujar Kasten, dia berharap membawa berkah dan daya juang kepada DPD IPK Riau.

Redaksi Sri Imelda 

4 Personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau Raih Penghargaan, Kiprah Ditlantas Melalui Program “Polantas Penolong” Semakin Dirasakan Masyarakat

4 Personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau Raih Penghargaan, Kiprah Ditlantas Melalui Program “Polantas Penolong” Semakin Dirasakan Masyarakat

Redaksi       Comment   

PEKANBARU, kilasbalik – Kepolisian Daerah Riau menggelar upacara pemberian penghargaan kepada personel Polda Riau dan masyarakat yang berprestasi serta berkontribusi dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian, Rabu (1/4/2026) sekira pukul 08.00 WIB di Lapangan Apel Mapolda Riau.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Riau dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Riau serta seluruh personel Polda Riau. Upacara ini menjadi momentum penting dalam memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja optimal dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Dalam amanatnya, Kapolda Riau menyampaikan bahwa pemberian penghargaan merupakan bentuk pengakuan institusi terhadap pengabdian dan prestasi, sekaligus penegasan nilai-nilai pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Momentum ini tidak hanya membanggakan bagi penerima penghargaan, tetapi juga menjadi penguat komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik serta menegakkan hukum yang berkeadilan,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menyoroti keberhasilan jajaran Polda Riau dalam mengungkap sejumlah kasus menonjol seperti narkotika, perburuan satwa liar, dan illegal logging melalui pendekatan scientific crime investigation berbasis teknologi, intelijen, serta kolaborasi lintas sektor.

Di balik rangkaian penghargaan tersebut, perhatian khusus juga tertuju pada kinerja jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau yang terus menghadirkan pelayanan humanis kepada masyarakat melalui program “Polantas Penolong” yang digagas oleh Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika.

Salah satu wujud nyata program tersebut terlihat dari aksi cepat empat personel Satuan PJR Ditlantas Polda Riau yang menerima penghargaan. Saat melaksanakan patroli rutin di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai, personel menemukan seorang pengendara mobil pick-up dalam kondisi darurat akibat sakit gagal ginjal yang hendak menuju rumah sakit.

Dengan sigap dan penuh kepedulian, personel Sat PJR langsung memberikan pertolongan, mengawal, serta mengantarkan pengendara tersebut hingga ke rumah sakit, sekaligus memastikan korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat.

*Adapun empat personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau yang menerima penghargaan tersebut yaitu:*

- IPDA Indra Gunawan

- AIPTU Jansen Sihombing

- AIPDA Ismet

- BRIPKA Robi Hertanto

Aksi tersebut menjadi cerminan nyata implementasi program “Polantas Penolong”, di mana kehadiran polisi lalu lintas tidak hanya berfokus pada pengaturan dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pertolongan kemanusiaan di jalan raya.

Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta respons cepat yang ditunjukkan oleh keempat personel tersebut dalam membantu masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau yang telah menunjukkan kepedulian dan profesionalisme dalam bertugas. Ini adalah wujud nyata kehadiran Polantas sebagai pelindung, pengayom, dan penolong masyarakat di jalan raya,” ungkapnya.

Ia juga berharap semangat tersebut dapat terus menjadi contoh bagi seluruh jajaran Ditlantas Polda Riau untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengenal lelah.

“Ke depan, saya berharap seluruh personel Ditlantas Polda Riau terus meningkatkan dedikasi dan keikhlasan dalam bertugas, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Kapolda Riau juga mengingatkan seluruh personel agar terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam sesi doorstop, Kapolda Riau menyampaikan bahwa total terdapat 161 penerima penghargaan, dengan rincian 52 personel menerima Pin Emas Kapolri, 33 personel menerima Pin Perak Kapolri, serta 76 penghargaan dari Kapolda Riau kepada personel dan masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan dalam pengungkapan berbagai kasus penting, termasuk perburuan satwa liar khususnya gajah di sembilan TKP dalam kurun waktu 2024 hingga 2026, kasus narkotika, serta illegal logging.

Kapolda menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bentuk komitmen menghadirkan keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi kelestarian lingkungan.

“Keadilan bagi masyarakat diwujudkan dengan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, sementara keadilan bagi alam dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat, tenaga medis, petugas keamanan, pihak perusahaan, serta media yang telah berkontribusi dalam mendukung tugas kepolisian.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya Ditlantas Polda Riau yang terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan penolong masyarakat di jalan raya. 

Mirza halawa