Perum Bekasi Elok 1 Laksanakan Kurban 7 Ekor Sapi dan 14 Ekor Kambing di Hari Raya Idul Adha

Perum Bekasi Elok 1 Laksanakan Kurban 7 Ekor Sapi dan 14 Ekor Kambing di Hari Raya Idul Adha

Redaksi       Comment   

 

BEKASI ● KILAS BALIK

10 Dzulhijjah 1446 H – Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha, warga Perumahan Bekasi Elok 1 Rw 10 Desa Jejalen Kecamatan Tambun Utara menggelar kegiatan kurban dengan menyembelih 7 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh kekhidmatan pada pagi hari setelah pelaksanaan Sholat Idul Adha.

Panitia kurban yang terdiri dari warga setempat telah mempersiapkan acara ini jauh hari sebelumnya. Proses penyembelihan dan pendistribusian daging dilakukan secara tertib dan sesuai syariat, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga relawan.

"Alhamdulillah, tahun ini antusiasme warga sangat tinggi. Hewan kurban yang terkumpul cukup banyak dan dapat dibagikan kepada masyarakat sekitar, khususnya yang membutuhkan," ujar Ketua Panitia Kurban.

Daging kurban dibagikan kepada warga Perum Bekasi Elok 1 dan juga masyarakat sekitar perumahan, sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di hari yang penuh berkah ini.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.

Rina Simanjuntak

Lapas Bengkalis Gelar Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan se-Riau

Lapas Bengkalis Gelar Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Pemasyarakatan se-Riau

Redaksi       Comment   

 

BENGKALIS ● KILAS BALIS

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis menggelar rapat internal dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat evaluasi kinerja pemasyarakatan se-Riau yang sebelumnya dilaksanakan secara virtual bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Rabu (4/6) (05/06/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Bengkalis, Kriston Napitupulu, tersebut diikuti oleh seluruh Pegawai Lapas Bengkalis. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai poin penting hasil evaluasi dari Kanwil Ditjenpas Riau, termasuk antisipasi gangguan Kamtib di Lapas/Rutan.

"Kita harus serius menindaklanjuti arahan dan evaluasi dari Kantor Wilayah, sebagai upaya bersama dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih profesional dan humanis," ujar Kriston Napitupulu dalam arahannya.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam rapat tindak lanjut ini di antaranya terkait pelaksanaan keamanan dan ketertiban, peningkatan layanan integrasi, serta optimalisasi program pembinaan bagi warga binaan.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Bengkalis dapat bersinergi dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai standar yang telah ditetapkan, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan ke depan. "Setiap bidang harus segera menindaklanjuti catatan hasil evaluasi dengan aksi nyata di lapangan, demi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," tambah Kriston Napitupulu.

Dalam kesempatan ini juga Kepala Lapas Bengkalis, Kriston Napitupulu, juga mengajak seluruh jajarannya untuk sama-sama melaksanakan komitmen bersama untuk memerangi narkoba di dalam lapas, serta menyatakan akan menindak tegas petugas yang bermain-main dengan Narkoba.

Humas

Modal Awal Melaksanakan Tugas, 146 Orang CPNS Ikuti Orientasi di Lingkungan Lapas Pekanbaru

Modal Awal Melaksanakan Tugas, 146 Orang CPNS Ikuti Orientasi di Lingkungan Lapas Pekanbaru

Redaksi       Comment   

 

PEKANBARU ● KILAS BALIK

Sebanyak 146 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 2024 yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau melanjutkan pembekalan orientasi mereka. Hari ini kegiatan orientasi akan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Rabu (04/06/2025).

Selama orientasi, para CPNS akan menjalani masa pengenalan dan penyesuaian diri terhadap tugas dan fungsi mereka sebagai Petugas Pemasyarakatan. Proses orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang lingkungan kerja dan tanggung jawab mereka saat melaksanakan tugas.

Bertempat di Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru, pembekalan pada sesi pertama diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar. Maizar dalam pengarahannya menekankan kembali pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada saat penyerahaan SK dan pembukaan orientasi CPNS Angkatan 2024.

"Adik-adik sekalian adalah bibit unggul terpiilih yang lahir sebagai insan Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Berbuat baiklah kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun kalian bertugas. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas pentingnya menjaga semangat pengabdian, profesionalisme, serta menjunjung tinggi core value," pesan Maizar.

Lebih lanjut, kegiatan orientasi juga diisi dengan pengarahan dari seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Pekanbaru.

Kegiatan orientasi ini diharapkan dapat mempersiapkan para CPNS dengan baik sehingga mereka siap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Selain itu, orientasi ini juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika kerja yang tinggi, sehingga para CPNS dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Humas

Silaturahmi dan Audiensi, DPW PWMOI Riau Siap Bersinergi dan Kolaborasi Dengan Kejati Riau

Silaturahmi dan Audiensi, DPW PWMOI Riau Siap Bersinergi dan Kolaborasi Dengan Kejati Riau

Redaksi       Comment   

PEKANBARU ● KILAS BALIK

Dalam menjalin kemitraan yang semakin solid antara media dengan Pemerintahan dan APH, Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau melakukan audiensi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau diaula Rapat Asintel Kejati Riau, Rabu (4/6/2025).

Ketua PWMOI Provinsi Riau, Rio Kasairy dalam penyampaiannya mengatakan bahwa PWMOI adalah organisasi wartawan, wadah untuk tempat para wartawan berkumpul dan menjadi tempat bertukar fikiran serta informasi.

"Apalagi kita PWMOI, anggota kita banyak juga tergabung dan mendukung program-program Kejati Riau melalui publikasi pemberitaan", terang Rio.

"Dan disinilah bentuk sinergisitas serta kolaborasi media dengan instansi, seperti Kejaksaan Tinggi Riau", tambah Rio.

Kita, orang-orang pengurus di DPW PWMOI merupakan anggotanya dari DPD Kota Pekanbaru, tetapi dibalik itu pengurus DPW PWMOI sebagai pembinaan dan pengawasan bagi DPD-DPD se Provinsi Riau.

"Dan selain itu juga, untuk menjaga marwah organisasi PWMOI dari anggota-anggota yang nakal, dalam hal menjaga nama baik organisasi ataupun menjual nama-nama organisasi, kita akan menertibkan dengan mengeluarkan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang dikeluarkan langsung oleh DPP melalui DPW", tegas Rio.

Selain itu juga, Rio juga menyampaikan terkait HPN (Hari Pers Nasional), yang seakan-akan ataupun seolah-olah HPN tersebut dimonopoli oleh salah satu organisasi Wartawan yang ternama dan terbesar saja. Padahal HPN tersebut hari untuk semua organisasi Pers tanpa terkecuali.

"Dan nanti, untuk HPN 2026 besok, kita DPW PWMOI Riau meminta kepada DPP PWMOI duduk bersama Dewan Pers dan DPR RI yang membidangi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahasnya", pungkas Rio.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Pekanbaru, Aprianto dalam penyampaiannya, bahwa PWMOI adalah organisasi besar, walaupun kita baru lahir, tetapi kita bisa menjadi pengontrol terbesar, salah satunya DPP PWMOI mengungkap kasus dugaan korupsi UKW yang dilakukan oleh salah satu organisasi Wartawan tertua di indonesia, sehingga organisasi Wartawan tersebut terpecah 2.

"Ini bukti kita independen, bukan berarti kita tidak mau 'kue' dari Pemerintah tersebut, dan bukan berarti kita iri pula dengan apa yang dilakukan oleh organisasi Wartawan tersebut, tetapi kita inginnya pembagian 'kue' tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturannya", ujar Aprianto.

Pada kesempatan itu juga, Aprianto juga menyampaikan amanat dan pesan dari Ketum DPP PWMOI, Jusuf Rizal bahwa PWMOI siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik instansi pemerintahan dan juga instansi swasta.

"Ketum juga menyampaikan dan titip salam kepada Kepala Kejati Riau, semoga Kejati Riau bisa menjalin komunikasi, sinergisitas dan kolaborasi dengan PWMOI, meskipun Kepala Kejati tidak bisa ikut beraudiensi dengan PWMOI dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi kita harap Kejati bisa kembali mengatur waktu untuk bisa secara langsung menyampaikan pesan dan salam dari Ketum kami", pinta Aprianto.

Pada kesempatan yang sama juga, Kejati Riau yang diwakili oleh Kordinator Kejati Riau  Robi Harianto didampingi Kasipenkum Kejati Riau, Zikrullah mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi serta audiensinya ke Kejati Riau.

"Kita berharap, Kejati Riau bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan kawan-kawan PWMOI dengan memberikan berita-berita yang positif dan berimbang, apalagi kawan-kawan dari PWMOI sudah tergabung digroup Sahabat Kejati", ujar Robi.

"Dan Robi atas nama Kejati Riau meminta maaf kepada Kawan-kawan PWMOI, yang sejogya nya Pak Kejati menerima kawan-kawan PWMOI, tetapi karena sesuatu hal yang tidak dapat ditinggal, yaitu rapat Musrembang, maka kami yang datang untuk menyambut kedatangan kawan-kawan PWMOI di Kejati Riau ini", ungkap Robi yang juga Plt Asintel Kejati Riau tersebut.

Untuk pesan ataupun salam dari Ketum DPP PWMOI kawan-kawan, nanti akan kami sampaikan pesan dan salam tersebut ke Bapak Kejati Riau.

"Dan nanti untuk kawan-kawan PWMOI yang ingin bertatap muka langsung dan menyampaikan pesan serta salam dari Ketum DPP PWMOI, nanti akan kita atur ulang pertemuannya", ujar Robi.

Silaturahmi dan audiensi tersebut ditutup dengan saling menyerahkan cendramata antara DPW PWMOI Riau dengan Kejati Riau

Sumber : Humas DPW PWMOI Riau

LAMR Gelar Konsolidasi Antar Lembaga Laskar BPP DIR

LAMR Gelar Konsolidasi Antar Lembaga Laskar BPP DIR

Redaksi       Comment   

 

PEKANBARU ● KILAS BALIK

Badan Pekerja Perwujudan (BPP) Daerah Istimewa Riau (DIR) mengundang seluruh organisasi laskar yang ada di Provinsi Riau, Rabu (28/5/2025), ke Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Hejat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyusun langkah perjuangan keistimewaan Riau.

Hadir dalam pertemuan tersebut Panglima Besar DPP Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (LHMB), Datuk Juprian, Panglima Tinggi DPP Penggawa Melayu Riau Datuk Afrizal Anjo, Panglima Utama DPP Laskar Melayu Bijuangsa Nusantara (LMB), Datuk Muhammad Uzer dan Panglima Utama DPP Front Pembela Bumi Lancang Kuning (FPBLK), Datuk Muhammad Khalid serta utusan laskar lainnya.

Helat yang dipandu Datuk Firman Edi ini, diawali dengan menyerukan agar para Laskar tetap menjaga integritas, solidaritas, serta konsisten dalam memperjuangkan keistimewaan Riau dengan cara yang beradab dan bermartabat.

“Riau diusulkan menjadi daerah istimewa oleh pemerintah pusat. Mari kita perjuangkan sesuai alur dan patutnya,” ucap Datuk Firman.

Sementara itu, Ketua BPP DIR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat juang para laskar yang hadir dari berbagai lembaga. Ia menekankan bahwa pentingnya konsolidasi ini sebagai momentum menyatukan arah perjuangan.

“Perjuangan keistimewaan Riau bukan hanya soal pengakuan administratif, melainkan penguatan identitas kolektif masyarakat Melayu Riau sebagai bangsa yang berdaulat dalam nilai dan budaya,” kata Datuk Seri Taufik 

Menguatkan arah perjuangan, kata Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA), Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf saat memberi petuah amanah kepada seluruh Laskar BPP DIR, mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal status, melainkan panggilan moral dan kultural untuk menjaga marwah negeri. 

“Perjalanan ini tidak mudah, banyak riaknya. Tapi justru di situlah kita diuji untuk tetap bersatu, bukan saling meninggalkan,” ungkap Datuk Seri Marjohan.

S.I

Buntut Dari Pemberitaan Enjel Diserbu Penambang, Rohila Berang dan Intimidasi Wartawan

Buntut Dari Pemberitaan Enjel Diserbu Penambang, Rohila Berang dan Intimidasi Wartawan

Redaksi       Comment   

BANGKA BARAT ● KILAS BALIK

Ratusan tambang laut ilegal kembali marak di perairan Pantai Enjel, Dusun Kemang Asam, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas ini diduga kuat di kondisikan oleh beberapa oknum warga setempat.

Menurut informasi yang dihimpun di lapangan pada hari mingu 24/05/2025, tambang ilegal ini telah beroperasi selama kurang lebih dari dua bulan. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu warga yang tak mau disebutkan namanya.

“Kurang lebih Sudah dua bulan tambang ilegal ini beroperasi di laut enjel ini bang, "Ujarnya

Kegiatan tambang yang tidak mengantongi izin resmi ini dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap ekosistem laut dan lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik antarwarga serta masalah hukum bagi para pelakunya.

Sebelumnya sempat diberitakan oleh Media Investigasi86.com yang berjudul Pantai Enjel Kembali di Serbu Penambang dan adanya Pungutan Kordinasi 200 rb/unit.

Awak media dari pada Investigasi86.com mendapatkan telpon dari salah satu warga Rohila, dalam percakapan telpon tersebut ia menjelaskan dan mengitimidasi bahkan mengancam wartawan tersebut.

"Ikak nak naik berita naiklah kami lasiap, kami disini tadi la didatangi Polairud dan mereka pesan kalau ada kalian kesini minta- minta, foto saja dan lapor kemereka, dan kalau ada kamu main ke Kemang Masem (KM) Hati -Hati Kau berurusan," Ujar Rohila

Saat mendengar rekaman percakapan tersebut, ada yang Janggal, Alih alih memberikan tindakan atau himbauan, dalam percakapan tersebut, Rohila menyebutkan bahwa ada pesan dari Polairud untuk melaporkan jika ada wartawan datang Minta minta, fotokan dan laporkan kemereka.

Saat berita ini dipublish awak media masih dalam upaya Konfirmasi Aparat Penegak Hukum, khususnya Sat Polairud Bangka Barat yang disebut sebut dalam percakapan telpon Awak Media dengan Rohila.

Red by agus

Manajemen PT. YONG WOO Ingkar, Gaji dan Tunjangan Karyawan Belum Dibayar

Manajemen PT. YONG WOO Ingkar, Gaji dan Tunjangan Karyawan Belum Dibayar

Redaksi       Comment   

KAB BEKASI ● KILAS BALIK

Amburadul nya nanajemen dan administrasi PT. Yong Woo International mengecewakan puluhan eks karyawannya yang sampai saat ini ada yang belum menerima gaji dan tunjangan.

Pasalnya saat di sidak oleh DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 4 dan Pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret 2025 lalu pihak manajemen PT.Yong Woo berjanji akan menyelesaikan pembayaran sisa gaji dan gantungan pada 20 Mei 2025 kepada sejumlah eks karyawannya.

Susi perwakilan manajemen PT Yong Woo saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa pembayaran sisa gaji dan gantungan tidak bisa dibayar kan saat ini, karena tidak ada keuangannya ,namun ada beberapa yang susah dibayarkan,kata nya melalui telepon WhatsApp pada Selasa 20/05/2025.

"Hari ini saya dan Mr. mau ke Bandung pak mau bertemu dengan Buyer, untuk pembayaran sisa gantungan dan gaji karyawan bulan depan pak, karena tidak uangnya," ujar Susi, (20/05/2025).

Salah satu eks Karyawan PT.Yong Woo mengatakan bahwa yang sudah dibayar kan gaji dan sisa tunjangan nya mereka yang sekarang masuk kerja lagu sekitar 20 orang eks karyawan belum di bayar ",ungkapnya.

Sementara itu Martina Ningsih anggota DPRD Kabupaten Bekasi saat di konfirmasi terkait ingkar nya manajemen PT.Yong Woo akan menghubungi pihak PT.YONG Woo.

(SS/Red)

Lapor Pak Kajari, Diduga Kades Pauh dan Oknum Mbn, Portal Jalan dan lakukan Pungli ke Petani

Lapor Pak Kajari, Diduga Kades Pauh dan Oknum Mbn, Portal Jalan dan lakukan Pungli ke Petani

Redaksi       Comment   

ROHUL ● KILAS BALIK 

Kepala desa tidak boleh melakukan pungutan atau "kutipan" tanpa berdasarkan Peraturan Desa (Perdes). Perdes harus menjadi dasar hukum yang sah untuk setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk yang dilakukan oleh kepala desa. 

Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan, tetapi harus diatur melalui Peraturan Desa. 

Perdes berfungsi sebagai dasar hukum bagi setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk kepala desa.  

Perdes yang mengatur pungutan desa harus melewati evaluasi dari Bupati

Pungutan desa dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sesuai dengan kewenangan desa dan desa adat. 

Tetapi Pungutan Liar yang diduga dibackup oleh Kades terjadi di desa Pauh Bonai Darusalam, dimana seorang petani sawit dengan gaya ala premanisme membuat portal jalan yang notabene bukan jalan pribadinya ataupun milik desa. 

Perbuatan Inisial Mbn dan diduga dibackup oleh Kades Desa Pauh tersebut melakukan pungutan lar kepada mobil pelintas sawit disana, tanpa dasar hukum seperti Peraturan Desa dan sebagainya. 

Kepada awak media seorang petani menuturkn bahwasanya jalan tersebut dibuka dan dirawat dimulai saat dahulu areal lahan kebun sawit mulai ditanam dan saat itu kita bersama seorang tokoh masyarakat setempat, bernama Alm. Agus. Dan juga jalan tersebut agar dapat dipergunakan oleh masyarakat dan petani setempat 

"Tetapi saat bapak Mbn, yang membuka lahan kebun diujung, beliau mendadak membuat portal, katanya untuk keamanan, tetapi warga masih banyak kehilangan Buah Sawitnya. Dan ironisnya, adanya permintaan kepada petani, yang lewat menggunakan jalan tersebut, berbentuk iuran dana sebesar 100 rb/Ha dan 20 perak/Ton. Kita jadi bingung," Sebut warga yang tidak ingin disebut namanya

Terkait nformasi masyarakat tentang adanya dugaan pungutan liar kepada masyarakat petani pengguna jalan ke lokasi sawit masyarakat di Desa Pauh Rohul tersebut, Ketua Umum ALIANSI PEJUANG TANAH MELAYU RIAU Alexander biasa di sapa Alex cowboy kepada awak media saat di konfirmasi menyampaikan, mengutuk keras akan adanya hal tersebut. Apalagi jika tidak berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang disetujui Bupati untuk kepentingan desa. 

"Kita akan minta Pihak Kejaksaan ataupun Polisi untuk segera menyikapi hal tersebut dan memeriksa, bila perlu tangkap Kades tersebut dan kroni - kroninya. Ini kita duga premanisme ala Kades yang menyalahgunakan jabatan dan bermain bersama oknum, Keadilan di Tanah Melayu bagi segala lapisan masyarakat akan kita kawal, " Sebut Alex cowboy kepada awak media saat di konfirmasi. 

Ironisnya, Kades Pauh Aritonang dan Pak Mbn tidak mengangkat Handphone dan membalas Chat konfirmasi dari awak media, hingga berita ini tayang.

S.I

49 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Dua Naik Menjadi Komjen.

49 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Dua Naik Menjadi Komjen.

Redaksi       Comment   

 

JAKARTA ● KILAS BALIK

Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melaksanakan upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Perwira Tinggi (Pati) Polri yang berlangsung di Rupattama Mabes Polri. Dalam upacara tersebut, sebanyak 49 personel mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Dua di antaranya naik ke pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), yaitu:

1. Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, M.H.

2. Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.

Sementara itu, sebanyak 9 personel naik dari Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), dan 38 personel naik dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi kepada para perwira tinggi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di lingkungan Kepolisian.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes. Pol. Erdi A. Chaniago dalam keterangannya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini diharapkan menjadi motivasi bagi para Pati Polri untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat.

“Kenaikan pangkat adalah bentuk kepercayaan dan amanah dari negara. Kami harap ini menjadi penyemangat bagi para perwira tinggi Polri untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan integritas dalam mengemban tugas-tugas kepolisian,” ujar Kombes. Pol. Erdi.

Upacara ini turut dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan dilaksanakan dengan penuh khidmat sesuai dengan protokol institusi.

D.S