SIAK, investigasitop – Bupati Siak, Dr. Afni Z, menegaskan bahwa pembangunan galangan kapal terpadu di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) bukan sekadar realisasi investasi, melainkan bagian dari strategi besar membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kokoh dan terarah. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Riau tentang penguatan ekonomi melalui konsep “tiga simpul menjadi satu” yang kini mulai diterjemahkan secara konkret di lapangan.
Menurut Afni, selama ini potensi besar yang dimiliki KITB belum terkelola secara optimal karena masing-masing komponen berjalan sendiri-sendiri. Kawasan industri ada, pelabuhan ada, infrastruktur tersedia, namun belum terhubung dalam satu sistem yang saling menguatkan. Kondisi itulah yang membuat kawasan ini sempat “tertidur”, meski memiliki perangkat hukum dan perencanaan yang lengkap.
Kini, melalui masuknya investasi PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS), Afni melihat momentum kebangkitan itu mulai terbentuk. Ia menjelaskan bahwa galangan kapal yang tengah dibangun akan menjadi simpul industri yang memproduksi dan memberikan layanan perbaikan kapal dalam skala besar.
Sementara itu, pelabuhan yang tengah diperjuangkan untuk kembali dikelola oleh daerah akan menjadi simpul logistik yang menggerakkan arus barang dan jasa. Di sisi lain, pembangunan akses jalan dan infrastruktur pendukung menjadi simpul konektivitas yang memastikan seluruh aktivitas berjalan tanpa hambatan.
Afni menilai, ketika ketiga simpul ini benar-benar terintegrasi, maka dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia optimistis, perputaran ekonomi dari aktivitas industri, distribusi logistik, hingga serapan tenaga kerja akan menciptakan efek berganda yang signifikan bagi masyarakat.
“Ini bukan hanya soal membangun galangan kapal, tapi membangun ekosistem ekonomi. Industri harus hidup, pelabuhan harus bergerak, konektivitas harus lancar. Kalau tiga ini menyatu, maka ekonomi akan tumbuh dan PAD akan meningkat. Ini yang kita kejar,” tegas Afni.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan konsep ini tidak hanya bergantung pada investasi yang masuk, tetapi juga pada keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan tata kelola. Afni kembali mengingatkan pentingnya percepatan perizinan, kepastian hukum, serta komitmen untuk membersihkan praktik-praktik yang selama ini menjadi penghambat investasi, termasuk pungutan liar.
Dalam konteks ini, Afni menegaskan bahwa kehadiran PT MNS harus menjadi contoh bagi tenant lain yang telah menguasai lahan di KITB namun belum menunjukkan realisasi pembangunan. Ia meminta jajaran pengelola kawasan untuk mengevaluasi kepemilikan SHGB dan memastikan bahwa setiap lahan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai komitmen investasi.
Lebih jauh, Afni juga mengaitkan pengembangan KITB dengan upaya strategis mengembalikan pengelolaan pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah. Menurutnya, jika pelabuhan kembali dikelola oleh daerah dan terintegrasi dengan kawasan industri, maka Siak akan memiliki kendali lebih besar dalam mengatur arus logistik sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, untuk menjaga semangat kolaborasi dalam membangun KITB sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Afni menilai, langkah awal yang ditandai dengan pembangunan galangan kapal ini harus dijaga konsistensinya agar tidak kembali terjebak dalam pola lama yang penuh rencana namun minim realisasi.
Dengan arah kebijakan yang kini mulai terfokus dan dukungan investasi yang nyata, Afni optimistis KITB akan bertransformasi dari kawasan yang sempat stagnan menjadi pusat aktivitas industri yang hidup, produktif, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian fiskal daerah.
Redaksi