Pelalawan, kilasbalik Kepala Bidang Sosial Politik Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pelalawan (KABID SOSPOL IPM-KP), Irsadul Fikri, mendesak Camat Pelalawan untuk segera memanggil PT SHL yang beroperasi di wilayah kelurahan Pelalawan guna memberikan klarifikasi terbuka terkait program beasiswa Kecamatan Pelalawan. Ia menilai perusahaan tersebut belum menunjukkan transparansi maupun komitmen nyata dalam mendukung pendidikan lokal.
Fikri menegaskan bahwa PT SHL memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR), bukan sekadar formalitas. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, ketidakjelasan informasi mengenai beasiswa, mulai dari jumlah penerima, mekanisme seleksi hingga laporan penyaluran, menimbulkan pertanyaan publik tentang apakah program CSR pendidikan tersebut benar-benar berjalan. Ia menilai wajar bila masyarakat mempertanyakan komitmen perusahaan setelah sekian lama tidak diberikan keterbukaan informasi.
Lebih lanjut, Fikri meminta Camat Pelalawan untuk mengeluarkan undangan resmi pemanggilan agar PT SHL hadir dalam forum terbuka. Ia menilai langkah ini penting agar perusahaan tidak lagi berdiam diri dan dapat memberikan penjelasan langsung mengenai implementasi beasiswa CSR yang seharusnya menjadi hak pelajar dan mahasiswa Kecamatan Pelalawan.
IPM-KP menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai PT SHL membuka data dan menjelaskan program beasiswanya secara transparan. Organisasi ini juga menekankan bahwa CSR bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat Pelalawan yang lingkungannya ikut menopang keberlangsungan operasional perusahaan.
Red