Pekanbaru, kilasbalik 27/01/2026 - Terkait permasalahan yang terjadi di perumahan Citra Palas Sejahtera Kahutindo yang berlokasi di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru sekarang mulai menempuh babak baru yang di Duga Terindikasi dari awal adanya Di kriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu.
Sedikit kronologis kita buka kembali,
" Ada 15 rumah namun dari awal terjadinya akad hingga kredit telah kami bayar lunas sama sekali tidak pernah ditagih atau disampaikan tentang sisa kelebihan tanah tersebut oleh pengembang serta tidak tidak ada dicantumkan di dalam sertifikat maupun di dalam AJB. Tepat di sebelah parit dahulunya merupakan tanah perkebunan milik orang lain yang diberi batas oleh pemiliknya dengan pagar kawat berduri. Dan sekitar 5 tahun lalu tanah tersebut kemudian dibeli oleh KS (Direktur PT. SI) '.
Dari hasil wawancara team investigasi media di lapangan, Terkait pengukuran ulang di lapangan yang juga di hadiri oleh berbagai instansi terkait antara lain :
DPDR Komisi IV kota Pekanbaru
Kepolisian (Polresta Pekanbaru)
BPN Kota Pekanbaru
Perwakilan pengembang perumahan
Kuasa hukum masyarakat
Dan ketua LPM beserta masyarakat
Ketika awak media sampai di lapangan pihak dari DPRD Kota Pekanbaru sudah tidak di lokasi (kecewa dan pulang), Sementara di sisi lain permasalahan si pengembang perumahan, Yang hendak membangun di sebelah perumuhan sekarang ini, Pengembang menutup parit yang menyebab kan banjir di perumahan warga setiap musim hujan, ini sudah melanggar aturan pemerintah.
Apa ini yang namanya keadilan...???
" KEADILAN HARUS DITEGAKKAN WALAUPUN LANGIT RUNTUH "
Ketika team awak media investigasi masih di lapangan sempat meminta sedikit keterangan terhadap ketua LPM dan kuasa hukum dari masyarakat.
Ketua LPM juga meras kecewa dengan proses yang berjalan saat ini, kami sudah beritikad baik untuk mengganti rugi tapi tetap saja di laporkan ke APH dan aneh nya hanya saya sendiri yang di laporkan ke APH, padahal bukan saya saja yang ada kelebihan tanah 3 meter tersebut, Ada beberapa warga juga yang sama seperti saya kondisi nya, Saya berharap ini bisa jadi Atensi oleh pejabat Riau yang berwenang Karena saya merasa betul-betul di kriminalisasi atas permasalahan ini.
Ketua LPM juga meminta kepada awak media terus memantau dan memberikan informasi pemberitaan agar kasus ini bisa di selesaikan secara tranparansi dan terutama saya pribadi agar tidak Di kriminalisasi oleh oknum-oknum yang di duga mempermainkan kasus ini.
Dari hasil wawancara terhadap pengacara masyarakat ibu Weny, Beliau juga merasa kecewa di karenakan sewaktu pengukuran di lokasi tidak sesuai dengan dasar surat yang ada, Dan apalagi sewaktu RDP terdahulu dengan DPDR kita Pekanbaru Komisi IV, Sudah di sepakati atau di tetap kan bahwa pemilik tanah yang kelebihan 3 meter itu bukan lah hak dari pihak pengembang perumahan.
Kuasa hukum juga berharap akan ada langkah - langkah hukum secara tegas oleh DPRD Kota Pekanbaru Komisi IV untuk memperjuangkan hak - hak masyarakat Rumbai Bukit.
Di lain kesempatan team awak media ketika di lokasi mencoba meminta keterangan kepada pihak kepolisian Polresta yang di lapangan pada saat pengukuran, Tapi pihak Polresta Pekanbaru tidak mau memberikan informasi dan anggota Polresta di lapangan mengarahkan untuk minta keterangan kepada pimpinan, Kami merasa agak aneh saja kenapa harus ke pimpinan, Sementara yang di lapangan langsung kan anggota Polresta yang kami temui di lokasi.
Dan begitu juga dengan BPN kota ketika di wawancara mereka juga menghindar dengan alasan sudah mau pulang dan minta di wakili oleh kuasa hukum masyarakat, lagi-lagi kami pihak team media merasa ada hal yang janggal dengan permasalahan ini.
Apapun itu...yang hak tetap hak dan yang batil tetap batil.... " KEADILAN HARIS DI TEGAK KAN WALAU WALAUPUN LANGIT RUNTUH "...(bersambung)
Jurnalis : ( team media investigasi)