SIAK, Kilas Balik — Setelah sorotan publik tertuju pada dugaan konflik kepentingan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dalam proyek bronjong di Sungai Apit, kini perhatian beralih pada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sosok ini dianggap sebagai “gerbang utama” masuknya proyek Pokir yang berujung pada dugaan bisnis keluarga.
📌 Posisi Strategis Kepala ULP
Sebagai pucuk pimpinan ULP, Kepala ULP memiliki peran vital:
- Menentukan tata cara dan prosedur lelang.
- Menjamin objektivitas pemilihan kontraktor.
- Menjaga agar proses tender tidak disusupi intervensi politik.
Namun, faktanya justru pegawai bawahan yang diperiksa lebih dulu, sementara Kepala ULP seakan luput dari sorotan serius. Publik pun bertanya: apakah Kepala ULP hanya boneka administratif, atau justru tameng politik untuk melindungi aktor di atasnya?
📌 Dugaan “Tender Sesuai Pesanan”
Beberapa sumber internal menyebut ada pola “tender sesuai pesanan” yang sering dimainkan: pemenang tender sudah diatur sejak awal, sementara proses lelang hanya menjadi formalitas.
“Kalau sampai perusahaan keluarga bisa masuk dan menang, artinya ada ruang kompromi di level ULP. Itu tidak mungkin terjadi tanpa restu kepala,” ungkap seorang mantan pejabat pengadaan di Siak.
📌 Kepala ULP vs Integritas Sistem
Publik menuntut kejelasan:
Apakah Kepala ULP benar-benar menjalankan fungsinya menjaga netralitas?
Ataukah ia membiarkan sistem pengadaan dipelintir demi kepentingan politik dan keluarga?
“Kalau Kepala ULP tidak bisa menunjukkan independensi, maka ia sama saja menjadi bagian dari permainan kotor itu. Bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga bisa masuk dalam dugaan tindak pidana korupsi,” ujar seorang praktisi hukum pengadaan barang/jasa di Pekanbaru.
📌 Indikasi Peran sebagai “Perisai”
Ada sinyal kuat bahwa sorotan terhadap staf ULP hanyalah cara mengalihkan perhatian dari Kepala ULP. Dengan memeriksa staf rendahan, atasan seolah aman dari jeratan hukum.
“Publik jangan terkecoh. Kepala ULP itu pintu utama. Kalau pintu ini sudah bobol, siapapun bisa masuk dengan mudah,” kata seorang aktivis antikorupsi.
📌 Desakan Pemeriksaan Indepth
Gelombang desakan makin mengerucut: Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera memanggil dan memeriksa Kepala ULP Siak. Audit menyeluruh juga harus dilakukan, mulai dari dokumen tender, notulensi rapat, hingga komunikasi internal.
“Transparansi tidak bisa setengah hati. Kalau hanya staf yang diperiksa, itu namanya dagelan hukum. Kepala ULP harus dimintai pertanggungjawaban penuh,” tegas seorang akademisi hukum tata negara.
📌 Titik Uji Keberanian APH
Kasus bronjong Sungai Apit kini menjadi titik uji keberanian aparat hukum di Riau. Apakah mereka berani menyentuh Kepala ULP yang posisinya strategis dan diduga beririsan dengan elite politik, atau hanya akan berhenti pada “kambing hitam” pegawai rendahan?
Jika Kepala ULP terbukti terlibat, maka skandal ini akan membuka tabir besar: bagaimana Pokir bisa disulap menjadi proyek keluarga dengan restu pejabat pengadaan.
Hingga kini, Kepala ULP belum memberikan keterangan resmi. Diamnya pejabat ini justru makin memperkuat opini publik: ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik bronjong Sungai Apit.(")