SIAK,kilasbalik(12/09/25) – Polemik dugaan korupsi program pengadaan telur asin untuk anak-anak PAUD, TK, dan RA di Kabupaten Siak tahun anggaran 2023–2024 terus jadi sorotan. Nama H. Mahadar, M.Pd, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Siak, yang kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Siak, ikut terseret dalam pemberitaan.
Namun, hasil investigasi lapangan tim UpdateiNews menemukan fakta berbeda dari narasi yang berkembang.
🔎 Fakta Lapangan: Subsidi Gizi, Bukan Pengadaan Barang
Pada tahun 2023, saat Mahadar menjabat Kadisdik, program stanting telur asin itu bukan berupa pengadaan barang oleh dinas. Dana justru dialokasikan langsung kepada orang tua murid sebagai subsidi gizi dari Pemkab Siak.
Sedangkan pada tahun 2024, jabatan Kadisdik sudah diisi oleh Plt. Rozi Chandra. Program tetap berjalan, namun kali ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, bukan lagi di bawah kendali Mahadar.
Dengan demikian, peran Mahadar dalam program tahun 2023 hanya sebatas memastikan penyaluran subsidi, sementara pelaksanaan tahun 2024 berada di luar tanggung jawabnya.
⚖️ Keterangan Kejari Siak Juga Harus Proporsional
Kejari Siak memang membenarkan adanya laporan terkait program tersebut, namun menegaskan bahwa pernyataan Kasi Intel sebelumnya tidaklah sepenuhnya benar seperti yang diberitakan.
Artinya, status hukum masih dalam tahap awal dan belum ada penetapan tersangka.
🏛️ Jangan Politisasi Isu, Jaga Marwah Pemerintahan
Munculnya kasus ini berbarengan dengan panasnya bursa Sekda Siak memunculkan spekulasi publik. Namun yang perlu digarisbawahi:
👉 Mengaitkan isu hukum dengan perebutan jabatan secara tendensius hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Isu harus dipisahkan dari intrik politik, agar proses hukum berjalan murni dan seleksi Sekda tetap berlangsung transparan.
🏛️ Aroma Politik di Bursa Sekda
Momentum mencuatnya isu ini bersamaan dengan naiknya nama Mahadar sebagai kandidat kuat Sekda Siak. Jabatan Sekda sangat strategis sebagai motor birokrasi dan pengendali anggaran, sehingga kerap menjadi rebutan elit Pemkab.
Tak pelak, publik bertanya:
- Apakah isu ini murni soal hukum?
- Atau ada nuansa politik untuk menjegal langkah Mahadar menuju kursi Sekda?
Hingga berita ini diturunkan, Mahadar belum memberikan tanggapan resmi. Tim redaksi masih berusaha meminta klarifikasi langsung dari yang bersangkutan.(*)